Evaluasi Iklim Investasi di Daerah 2013

Pelaksanaan evaluasi Iklim Investasi dalam Peningkatan Nilai Investasi di Daerah tahun 2013
merupakan wujud dukungan atas komitmen Pemerintah dalam peningkatan nilai investasi untuk
menopang keberlangsungan pambangunan, di mana bidang ini merupakan salah satu Prioritas
Nasional yang tertera di dalam RPJMN 2010 – 2014.
Kemampuan daerah dalam mengelola dan memperoleh sumber pembiayaan pembangunan
merupakan tantangan dan permasalahan selama ini dalam pelaksanaan otonomi daerah. Terutama
berkaitan dengan peningkatan persaingan global, daerah dituntut mampu mandiri dalam
menciptakan daya tarik investasi dan daya saing daerah. Maka, iklimi nvestasi saat ini relevan
dalam permasalahan rendahnya realisasi investasi di daerah.
Laporan evaluasi ini merangkum kondisi investasi secara nasional dan regional dalam hubungannya
dengan pembangunan, berikut faktor yang mempengaruhi dan menjadi permasalahan realisasi
investasi di 6 (enam) provinsi terpilih, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi
JawaTimur, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Khusus Provinsi Maluku
Utara kami menambahkan analisis potensi daerah dan analisis strategi kebijakan pengembangan
investasi karena mengingat rendahnya pertumbuhan ekonomi dan realisasi investasi.
Diharapkan hasil evaluasi ini dapat menjadi acuan rekomendasi dalam perencanaan berikutnya bagi pengembangan kebijakan investasi di daerah khususnya di enam provinsi terpilih.

Silahkan baca publikasi laporan.

Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah – BAPPENAS.

VIPSIP

Water for The Poor

Benefit Incidence Analysis of Water Supply in Bogor (Study Case in Water Grant Program)

Final research, postgraduate program Economic Faculty University of Indonesia.

One of the characteristics city problems is the low availability of services or basic infrastructure facilities as a result of the total population because of the high level of migration. The city can not balance the provision of clean water due to population growth so fast. Low service is also compounded by the problems of urban planning, which is the number of the urban poor living in slums and illegal areas more difficult to gain access to clean water, in addition to lack of awareness and lack of education. The problem of limited availability of water is increasingly complicated by the inequality in the distribution of clean water to the poor. UNDP mentions the water crisis caused by the absence of equitable distribution, not by the scarcity of resources.

This research found the poor do not gain the most benefit from the expansion of public expenditure clean water service coverage (less than 30%). Rich people enjoy the services that should be enjoyed by the poor. Here the issues, inequality, low productivity, lack of competitiveness, and the fulfillment of basic services.

Kindly read the journal. 

Full text visit http://lib.ui.ac.id/ or kindly PM.

Poster Propaganda Soviet Pada PD II

Poster-poster yang luar biasa di bawah ini dihasilkan oleh kantor berita TASS berbasis di Moskow Uni Soviet selama Perang Dunia II. Poster ini menunjukkan sejarah konflik dari perspektif Soviet yang sangat bersemangat dan mengerikan. Cetakan besar, mencapai antara 5 dan 10 meter, yang ditampilkan dalam jendela toko sepanjang perang, dengan hampir poster yang diproduksi untuk setiap hari selama keterlibatan Rusia dalam perang (1941-1945). Seperti jurnal artistik, poster yang ditampilkan merupakan urutan kronologis, yang sangat menarik dalam cara mereka melacak kemajuan perang dan sikap mereka sebagai pencipta konflik yang berlangsung. 

lebih lengkap, visit http://issuu.com/dwitamaputra/docs/poster_propaganda_soviet_pd_ii 

Meeting Over, Berlin, 1941

Meeting Over Berlin, 1941

 

Media Sosial dan Politik

Kemarin ada seorang teman yang minta tolong dikomentari artikelnya mengenai politik dan pemanfaatan media, eksplisitnya mungkin penggunaan media sosial dalam kampanye. Nah, saya coba mengemukakan pendapat saja bahwa politik itu tidak ‘semudah’ jualan cireng secara online. Relatif, mudah bagi yang berduit dan susah bagi yang tidak berduit, ini praktik aktualnya.

Perkembangan ilmu politik tidak menafikkan cumbu rayu disiplin ilmu yang lain. Fakta terbaru adalah suksesnya pendekatan marketing dalam mewarnai segala tindakan politik dalam rangka perebutan kursi-kursi kekuasaan, penggunaan strategi-strategi komunikasi untuk mempengaruhi khalayak dalam penggiringan persepsi publik. Booming pemanfaatan media sosial terjadi ketika Obama nampang narsis di Facebook,  Youtube, dan media lain. Efisien? ya!, efektif? ya, terbukti dengan Obama. Relevan? tentu ya, apalagi di zaman mega digital sekarang. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia, bagaimana dengan Indonesia yang notabene penikmat dan juga pasar gadget besar di dunia. Berdasarkan informasi dari merdeka.com, lembaga survei Ipsos dan Reuters telah mengadakan survei tentang penggunaan Facebook dan Twitter. Jajak pendapat itu menggunakan 19.216 responden di 24 negara, yakni Argentina, Australia, Belgia, Brasil, Kanada, RRC, Prancis, Jerman, Inggris, Hungaria, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Polandia, Russia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Spanyol, Swedia, Turki, dan Amerika Serikat. Menurut survei itu, delapan dari 10 orang Indonesia mengunjungi situs media sosial setiap hari. Nah, Indonesia dahsyat bukan?! Teknologi adalah tools yang relevan untuk demokrasi Indonesia untuk saat ini.

SBY, pada Bali Democracy Forum IV yang secara khusus menyebutkan bahwa media sosial adalah tantangan demokrasi di abad 21 ini (JPPNN.Com, 9 Desember 2011). Salah satu definisi kata tantangan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah hal atau objek yg menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Itu dia, menggunggah para paolitisi untuk menang dengan pemanfaatan media sosial. Bagaimana bisa menjadi tantangan bukankah peluang? Bagaimana kalau kita asumsikan bahwa teknologi adalah produk dari peradaban manusia dan politik adalah design peradaban? Kedua hal ini sifatnya melengkapi dan bukan untuk meniadakan.

Asumsi yang saya kemukakan di atas – politik itu mudah bagi yang berduit dan susah bagi yang tidak berduit – sekarang sudah bergeser. Tapi politik itu mudah bagi yang cerdas, cerdas memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Nah, media sosial itu common pool resource, produk dari peradaban. Tidak ada politisi yang bisa mengklaim bisa mendominasi penggunaan teknologi, melainkan punya peluang yang sama dalam pemanfaataannya. Tinggal orang itu cerdas atau tidak saja.

Di dalam ilmu ekonomi, teknologi dapat meningkatkan pertumbuhan atau output, memangkas tenaga konvensional, dan mempersingkat waktu penyelesaian. Di dalam politik pemanfaatan teknologi harusnya juga begitu. Dengan menggunakan media sosial, harusnya si calon dapat menghemat sumber daya yang lain, baik itu manusia atau dana. Dan yang terpenting media sosial dapat menjadi pemecah asimetris informasi yang belakangan terjadi di setiap kontes pemilihan langsung. Banyak yang beli kucing dalam karung, pencitraan yang dilakukan beda dengan kondisi sebenarnya.

Konteks Indonesia, sekarang masalahnya apakah peningkatan penggunaan media sosial juga diiringi dengan peningkatan kecerdasan (pemanfaatan)? Atau kita bangsa Indonesia ini hanya korban dari peradaban, hanya menjadi pasar terbesar gadget saja? Janganlah! Wong Pak Beye aja sudah punya twitter, sekarang sama-sama kita pikirkan dan pecahkan bagaimana pendapatan saudara-saudara kita dipelosok bisa meningkat, agar mereka melek pendidikan, melek teknologi, melek politik. Mari kita sejahtera bersama, karena sejahtera itu bukan hanya untuk yang paham media sosial saja.

Putra Dwitama.

TAMBRAUW, WEST PAPUA.

Ada yang sudah pernah ke Sorong? Ke Tambrauw? Nah, 3 Desember 2012 kemarin saya dan temen-teman menginjakkan kaki di sana, ini daerah baru mekar yang diresmikan tanggal 25 Januari 2009 lalu. Profil lengkapnya bisa liat di website Kabupaten Tambrauw www.tambrawkab.go.id canggih pemerintah daerah ini sudah punya website sendiri, ini bentuk komitmenya dalam pembangunan. Kenapa Tambrauw? Satu kata untuk kontur alam wilayah ini, dan seperti wilayah Papua lainnya, WAW! Daerah ini berada di perbatasan Sorong dan Manokwari, akses dari Sorong ke sana hanya memilki dua alternatif, kadang cuma satu, atau kadang tidak ada alternatif sama sekali. Via laut bisa sampai 10 jam, kapal hanya tersedia 3 kali seminggu, berangkat jam 10 malam sampai jam 5 subuh, dengan catatan tidak ada gelombang air laut kapal pasti berangkat. Via darat, nah ini, hanya bisa dilewati mobil double gardan, alias 4 WD. Sudah kebayang kan off-roadnya? Resiko hujan jalan tidak bisa dilewati, tetapi bila kondisi jalan kering bisa ditempuh 5-6 jam mendaki gunung, lewat lembah, tebing, pinggir laut dan semacamnya. Luar biasa! Akan terbayar dengan pemandangan yang maha dahysat jika lewat darat ini.

Ini kali ketiga kami ke Papua, dalam rangka hari HIV/AIDS Internasional. Sebelumnya beberapa kali dalam rangka program kepemudaan dan lain-lain. Nah, saya akan cerita soal Tambrauw saja, tanggal 2 Desember 2012 kegiatan di Jayapura dan seminar HIV/AIDS di Sorong selesai sudah, teman yang di Jayapura terbang dan kami berkumpul di Sorong.

Dari Jakarta kami membawa sekitar 1000 buku, syukur buku ini didapat atas kerjasama dengan perusahaan penerbitan terkenal di Jakarta. Buku-buku tersebut niatnya akan disalurkan kepada siswa-siswi sekolah di  Kabupaten Tambrauw. Kenapa Tambaw? Ya karena Tambrauw! Haha.. Pihak pemerintah di sini sangat kooperatif, terutama Bu Sekda sebagai Ketua Pokja Pendidikan Kabupaten Tambrauw. Kami ditampung menginap di rumah jabatan Sekda, listrik hidup mati, signal handphone ngap-ngapan.😐

Sebelum berangkat, kami breafing bersama pimpinan Kodim Sorong, sesuai instruksi Pangilma Kodam 7 Cenderawasih, kami akan dapat pengawalan dari pihak TNI. Gaya kan? Haha.. Maklum, jalan yang akan ditempuh melewati gunung dan jalanan sepi penduduk, dan juga awal Desember merupakan momen panas OPM (Organisasi Papua Merdeka). Jadi, maklum saja kalau dikawal aparat TNI bersenjata lengkap. Menarik!   

2 mobil double gardan bak terbuka dan 8 orang pasukan disiapkan oleh pihak Kodim. Perlengkapan dan buku-buku yang akan disalurkan telah tersusun rapih, dan siap berangkat. Cus! Siap berangkat  dengan kondisi jalanan basah bekas hujan, itu artinya jalanan yang akan dilalui akan berat berlumpur dan menanjak. 2 jam pertama, mobil 4 WD ini masih mulus melewati jalanan aspal dengan lebar kurang dari 4 meter. Langit masih mendung dan syukur tidak diguyur hujan, mobil bersiap melewati jalan berlumpur sampai 4 jam sisa, bak olah raga Off-Road yang sedang populer ternyata kami melewati dan merasakan serunya nanjak, mobil oleng, stuck di lumpur, dan narik mobil. Sopir yang menyetir ini ternyata sudah lihai, tidak perlu seragam lengkap dengan baju bertulis FOX atau kacamata bertuliskan Oakley. Di sini bukan olah raga, bung! Tapi ini lah realita kondisi infrastruktur transportasi darat yang sangat memprihatinkan di Tanah Papua. Dan, tidak cukup ternyata, jembatan yang notabene untuk menyeberangi sungai putus, apa boleh buat mobil menyusuri jalan berlumpur  persis pinggir bawah jembatan terus menyeberangi sungai seperti film Rambo tahun 80-an, mobil-mobil ini tampak perkasa dan tentu kami sangat menikmati dengan harap cemas sampai bisa dengan selamat nyebrang. Tapi sepanjang jalan mulut ini tidak berhenti berucap kagum, melewati tebing gunung dengan pemandangan lepas ke samudera pasifik. Subhanallah!

Teman orang lokal mengatakan, sebentar lagi kita sampai di kota, sepintas pikiran ini langsung berpikir akan menemukan keramaian penduduk, tata kota dan tentunya signal handphone. Salah sodara, kita ada di tengah hutan dan di bibir pantai, gelap karena listrik padam. Kami ada di Distrik Sousapor, jalanan ibukota Kabupaten sama dengan jalan desa di Pulau Jawa, prihatin. Matahari terbit keesokan harinya baru bida terlihat bagaimana kondisi infrastruktur di sini, jalan utama masih berlumpur, kantor pemerintahan sederhana sekali tidak lebih bagus dari bangunan kantor desa di Pulau Jawa.

Road show distribusi buku dimulai dengan mengunjungi Paud, SD, SMP, hingga SMA di distrik ini. Beberapa foto-fotonya di pada di postingan ini, biarkan mereka yang bercerita sendiri. Dari beberapa sekolah yang kami kunjungi, kami menemukan beberapa siswa yang potensial, mudah-mudahan saja ke depan dengan sistem pendidikan yang semakin baik, dukungan anggaran yang maksimal, para pemuda di sini bisa maju dengan pendidikan yang berkualitas, perbaikan SDM dan memajukan daerahnya. Gimana? Setuju, kan?!

Hari itu hujan deras, kami harus bergegas untuk turun ke Sorong agar tidak terjebak lumpur di jalanan nanti. Memang sudah dilatih untuk siap perang mungkin ya, anggota TNI yang mengawal kami masih tetap berdiri di bak mobil dengan basah kuyup. Hehe, salut! Dan benar, kami terjebak, mobil dari Sorong terjebak di tanjakan berlumpur, ada sekitar 10 mobil. Stuck di lumpur, mantapp.. 3 jam menunggu akhirnya terbebas dan mulus turun sampai ketemu jalanan aspal dan tentu signal handphone kembali penuh.😀

Sangat menarik perjalanan ini, next kalau ada kesempatan kami akan coba berkunjung ke ujung barat Pulau Sumatera. Hehe.. Tapi sampai akhir tahun ini sepertinya akan sedikit sibuk dengan beberapa agenda di Pulau Cenderawasih sana. Hidup BSM!koleksi pribadiImageImageImage

Image ImageImageImage

“Soto ayam ini Ibu jual demi kamu, Nak.”

Ada bedanya rasa soto ayam yang harganya Rp 12.000 yang biasa saya makan dengan soto ayam seharga Rp. 7.000, sudah termasuk nasi tentunya. Ini makanan buka saya hari ini setelah santap semangkok es buah.

Luar biasa mendengar cerita ibu penjual soto ini, umurnya sekitar 60 tahun, kondisi susah berjalan karena ada gangguang urat di pinggulnya, tapi tetap berjualan demi anak yang sedang duduk di semester pertama perguruan tinggi. Sepanjang melayani penjual dia tidak berhenti bercerita mengenai kesungguhannya berjualan hanya demi memenuhi kebutuhan anaknya. Betul, walau sederhana soto ayam itu dibikinkan dengan rasa cinta ke anak. Ini yang membuat saya menikmati soto ayam ini dengan rasa syukur dan pikiran melayang ke ibu di rumah. Besok mungkin saya akan berulang ke sini.

-Kalibata Utara II, Jaksel.

Economic Freedom, Pertumbuhan Ekonomi, dan Masalah Pembangunan*

Source: stopmanchesterairport

Source: stopmanchesterairport

*Tugas individu saya pada mata kuliah Perencanaan Dalam Pembangunan Ekonomi, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik FE-UI.

Tulisan ini merupakan critical review dari artikel hasil studi yang dilakukan oleh Kimlong Chheng (Kobe University, Rakkodai, Nada, Kobe, Japan) dengan judul How do economic freedom and investment affect economic growth?

Di dalam artikel hasil studi yang ditulis oleh Kimlong Chheng menerangkan bagaimana investasi modal (capital investment) dan kebebasan ekonomi (economic freedom) bersama-sama berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi seuatu negara. Chheng memaparkan bahwa dua variabel ini, yaitu investasi modal dan economic freedom adalah hal yang krusial harus dipenuhi oleh negara jika ingin ekonomi dapat tumbuh dengan maksimal dan efektif. Negara harus mengembangkan kebebasan dan ekonomi dan mendukung investasi kapital untuk mempercepat proses pertumbuhan. Hal tersebut merupakan kesimpulan atas regresi yang dilakukan Chheng atas variabel-variabel tersebut.

Sebelum mengomentari hasil penelitian Chengg, penulis ingin menyamakan persepsi mengenai apa itu economi freedom yang tidak dibahas di dalam artikelnya. Bahwa tidak dapat dipungkiri booming privatisasi dan kepemilikan pribadi atas kegiatan ekonomi menjadi tren dalam perkembangan ekonomi dunia. Seperti yang dikatakan oleh Victor Ognivtsev (2005), kebebasan ekonomi dapat digambarkan sebagai kebebasan untuk memiliki di dalam kegiatan ekonomi pada suatu tempat tertentu, kebebasan ini perlu dijamin melalui institusi dan kebijakan yang memperhatikan kepentingan orang banyak. Banyak Negara maju yang mengadopsi paham ini menjadi sistem perekonomian dan memang banyak bukti yang dapat kita lihat pertumbuhan melaju dengan pesat dan Chheng membuktikannya dengan riset korelasi antara liberalisasi ekonomi ini dengan laju pertumbuhan suatu Negara. Hasil regresi Chheng memang menunjukkan signifikansi economic freedom dan capital investment  dengan pertumbuhan perekonomian, tetapi Chheng tidak menyebut secara eksplisit 50 negara yang menjadi observasinya, apakah Negara maju atau Negara miskin atau Negara sedang berkembang (developing country).

Economic Freedom merupakan suatu bentuk paham dan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (Kaur, ND). Menurut dia tidak adanya pertumbuhan ekonomi di suatu Negara mengimplikasikan adanya keberlanjutan dari kemiskinan dan kesulitan dengan dukungan teori ekonomi Neoklasik yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi sebagai fungsi dari empat faktor, yaitu modal, tenaga kerja, human capital, dan teknologi. Economic Freedom mengartikan kebebasan untuk dalam produksi dan perdaganan tanpa campur tangan yang tidak semestinya dari Negara, termasuk dalam hal hak untuk memiliki, menggunakan atau tidak menggunakan properti, hak untuk keceparan dan ketepatan dalam penyelesaian sengketa dan penegakan kontrak, serta hak dalam perlindungan properti agar mendapat keamanan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. The Fraser Institute’s Economic Freedom (EFI) membuat indikator mengenai tingkat dari kebebasan ekonomi suatu Negara pada lima area, antara lain:

  1. Size of Government, yaitu ketika pengeluaran pemerintah meningkat relatif dibanding pengeluaran individu, rumah tangga, dan bisnis,  Pemerintah sebagai pengambil keputusan perannya berkurang dan tergantikan oleh pilihan pribadi (personal choice).
  2. Legal structure and security of poperty rights; hak atas kepemilikan properti dilindungi oleh hukum dan ini salah satu hal penting dalam kebebasan ekonomi.
  3. Access to sound money; Negara harus memiliki institusi yang mendukung kegiatan econimc freedom.
  4. Freedom to trade internationally; implikasinya adalah Negara harus menetepakan tarif yang rendah untuk kegiatan ekspor dan impor, perluasan sektor perdagangan, adminisitrasi bea cukai yang efisien, bebas konversi mata uang, dan kontrol yang sedikit atas kapital.
  5. Regulation of credit, labor and business; Negara memberi kemungkinan kepada pasar untuk menentukan harga dan tidak membuat peraturan yang menghambat kegiatan perdagangan dan meningkatkan biaya produksi atas produk.

Dengan kata lain, berdasarkan indikator di atas economic freedom dapat mendorong pasar bebas, yaitu cara yang diyakini para ekonom dewasa ini cara yang efektif dalam pertumbuhan ekonomi. Tetapi apakah cara ini berjalan efektif bagi negara-negara yang tergolong negara berkembang untuk menghilangkan masalah ekonomi, seperti kemiskinan dan ketimpangan dalam pembangunan (Todaro, 2004). Berikut adalah data yang diliris oleh Economic Freedom of the World 2010, data ini merupakan reputasi Negara dalam dunia ekonomi internasional yang diukur dengan menggunakan lima indikator di atas, antara lain 10 wilayah atau negara dengan peringkat tertinggi dalam economic freedom berdasarkan indeks EFW 2008:

  1. Hongkong, wilayah Negara China (skor 9,05)
  2. Singapura (8,7)
  3. Selandia Baru (8,27)
  4. Swiss (8,08)
  5. Chili (8,03)
  6. Amerika Serikat (7,96)
  7. Kanada (7,95)
  8. Australia (7,9)
  9. Mauritus (7,82)1
  10. Inggris (7,81)

Laporan itu menyebutkan, Hong Kong, Singapura, dan Chili merupakan wilayah maupun negara yang membuka peluang perdagangan cukup besar bagi investor asing. Kondisi itu berbeda dengan Myanmar dan Venezuela, yang masing-masing menempati peringkat 140 (skor 3,81) dan 138 (4,33). Kedua negara itu dinilai sangat tertutup terhadap perdagangan asing. Peringkat Myanmar dan Venezuela itu merupakan empat terendah bersama Zimbabwe (141 dengan skor 3,57) serta Angola (139 skor 3,89). Peringkat tertinggi kebebasan ekonomi di Hong Kong di antaranya tertopang keluwesan perdagangan internasional negara itu yang mencatat skor 9,55 (peringkat 1). Selain itu, regulasi yang diterapkan negara tersebut memberikan peluang kemudahan untuk akses kredit, masalah ketenagakerjaan, dan perdagangan. Skor untuk aspek regulasi di Hong Kong mencapai 8,78 dan menempati peringkat kedua. Regulasi yang cukup signifikan mendongkrak pertumbuhan kebebasan ekonomi di Hong Kong itu di antaranya terkait ketenagakerjaan (peringkat 2 dengan skor 9,31).

Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang Seperti Negara Maju?

Yang menjadi catatan pertama penulis adalah apakah pertumbuhan negara di negara maju bisa disamakan dengan negara yang sedang berkembang?

Hal ini tidak dibahas oleh Chheng dalam artikelnya, bahwa faktor dan syarat yang ditempuh tidak hanya membuka akses ekonomi, ada faktor tingkat pertumbuhan output dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingkat kenaikan produktivitas faktor total yang tinggi, tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi, tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi, peningkatan produksi dengan memasarkan produk ke luar negeri, dan keterbatasan dalam penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sekitar sepertiga bagian penduduk dunia (Kuznet dalam Todaro, 2004). Kuznet menekankan faktor-faktor tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Tinggi laju pertumbuhan output per kapita yang dicapai adalah hasil dari cepatnya kenaikan produktivitas tenaga kerja. Pendapatan per kapita yang tinggi juga cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi per kapita, yang selanjutnya menimbulkan insentif bagi perubahan struktur produksi. Bayangkan saja jika suatu negara hanya membuka akses pasar internasional dalam perdagangan dan investasi tanpa memperhatikan kemampuan bersaing dalam produksi dan struktural maka negara tersebut hanya menjadi sumber pasokan produk primer, sumber bahan baku, tenaga kerja yang murah, dan lokasi pemasaran yang sangat menguntungkan bagi produk-produk negara lain. Penetrasi ekonomi internasional ini akan dialami oleh negara berkembang jika tidak siap menerima arus kebebasan dalam kegiatan ekonomi, Kegiatan perambahan yang giat dilakukan oleh negara-negara maju kepada negara berkembang ternyata berpengaruh kepada terbukanya kemungkinan dominasi politik dan ekonomi oleh negara-negara maju terhadap negara miskin/sedang berkembang yang ditekan untuk menjalin “persahabatan” dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Hal ini juga diungkap oleh Kuznet bahwa dinamika dalam pertumbuhan ekonomi modern yang mendorong perluasan jangkauan ekonomi internasional mengakibatkan negara miskin dan berkembang terkena efek dari perluasan jangkauan internasional ini dan tidak berada dalam posisi yang menguntungkan, baik dari sisi kelembagaan, ideologi, maupun politik. Sehingga hanya akan menjadi korban dalam menghadapi berbagai kebijakan negara maju yang sengaja dibuat untuk mengeksploitasi secara ekonomi. Banyak perjanjian-perjanjian yang disepakati antar dua negara, seperti izin penambangan oleh Freeport yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru dulu sebagai gong terbukanya akses internasional terhadap Indonesia. Todaro menyebutkan terdapat 8 (delapan) perbedaaan negara-negara berkembang dengan yang dimiliki oleh negara-negara maju pada saat menuju era pertumbuhan ekonomi modern, antara lain:

  1. Perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas modal manusia.
  2. Perbedaan pendapatan per kapita dan tingkat GNP.
  3. Perbedaan iklim.
  4. Perbedaan jumlah penduduk, distribusi, serta laju pertumbuhannya.
  5. Peranan sejarah migrasi internasional.
  6. Perbedaan dalam memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional.
  7. Kemampuan melakukan penelitian dan pengambangan dalam bidang ilmiah dan teknologi dasar.
  8. Stabilitas dan fleksibilitas lembaga-lembaga politik dan sosial.

Kedelapan hal di atas adalah keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh negara miskin dan berkembang untuk dapat melaju dalam pertumbuhan ekonomi dan menjadi celah dalam permainan ekonomi global. Seperti yang dikatakan oleh John Miller, seorang ekonom “sayap kiri” dalam arikel Stefan Karlsson (2005) bahwa “Konsep liberitarian mengenai economic freedom adalah sebagai economic freedom for cooperation.” Kritik utama Miller adalah indeks yang digunakan dalam economic freedom tidak mendefenisikan ketaatan dalam prinsip-prinsip demokrasi, hal ini ditunjukkan oleh fakta dua negara yang dihitung berdasarkan indeks tersebut, yaitu Hongkong dan Singapura. Berdasarkan indeks ini, kedua negara tersebut diartikan sebagai negara yang demokrasi (defines democracy as a freedom), padahal kedua negara tersebut adalah “half-free”. Pada paragraph terakhir Miller menekankan bahwa korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan peringkat indeks economic freedom tidak berhubungan atau berhubungan negatif, karena terdapat negara yang tidak bebas memiliki kemungkinan tingkat rata-rata pertumbuhan yang tinggi. Seperti tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi seperi negara China, India dan Vietnam. Miller juga menyatakan lembaga penentu tingkat indeks economic freedom tersebut juga tidak mempertimbangkan tingkat relativitas economic freedom di China, India, Vietnam dan negara miskin yang lain. Dan Miller menyebutkan bahwa banyak faktor-faktor lain yang relevan.

Negara Chile berdasarkan data di atas merupakan negara dengan stigma positif dengan indeks economic freedom yang baik. Sesuai dengan kesimpulan yang dibuat oleh Chengg di dalam artikelnya bahwa semakin tinggi indeks economic freedom  suatu negara maka akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonominya. Chile merupakan negara berkembang dengan status dengan pendapatan menengah atas (World Bank) yang memiliki indeks pembangunan manusia, daya saing, pendapatan per kapita, globalisasi, economic freedom, dan persepsi korupsi yang rendah. Tetapi berdasarkan indeks Gini, Chile merupakan negara yang memiliki tingkat ketimpangan ekonomi yang tinggi. Ini adalah catatan bagi negara-negara berkembang, mengejar pertumbuhan ekonomi berdasarkan indikator makro tetapi bertolak belakang dengan pengentasan permasalahan yang ada, seperti kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, pemenuhan standar minimum di bidang pendidikan, kesehatan, perumahanm dan kecukupan pangan bagi seluruh penduduk, serta keutuhan dan kesatuan sebagai negara bangsa (nation state) (Todaro, 2004). Kondisi seperti ini yang dialami Chile, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan ekonomi. Pada tahun 2000, pemerataan distribusi pendapatan adalah 61.0 % total PDB terdistribusikan kepada 20% penduduk kaya di Chile, sedangkan penduduk miskin hanya menerima 3.3 % dari total PDB (Wikipedia.org). Menurut Todaro (2004) bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan tidak selalu positif atau negatif atau tidak adanya hubungan jelas yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Sebagai ilustrasi:

  • Negara dengan pertumbuhan yang tinggi bisa diikuti dengan perbaikan distribusi pendapatan;
  • Negara yang mengalamai pertumbuhan ekonomi yang cepat, tetapi hal tersebut disertai dengan semakin memburuknya kondisi distribusi pendapatan;
  • Laju pertumbuhan yang rendah bisa disertai memburuknya distribusi pendapatan;
  • Atau pertumbuhan ekonomi yang rendah, namun terdapat perbaikan kesejahteraan ekonomi penduduknya yang berpendapatan rendah.

Jadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga belum tentu bisa menjawab permasalahan yang ada di negara berkembang, seperti ketimpangan dan kemiskinan. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pertumbuhan ekonomi dalam mejawab permasalahan negara berkembang dalam perbaikan taraf kehidupan masyarakat miskin dipengaruhi oleh karakter pertumbuhan ekonomi (character of economic growth) pada masing-masing negara, yaitu bagaimana cara mencapainya, siapa yang berperan serta, sektor-sektor mana saja yang mendapat prioritas, lembaga-lembaga apa yang menyusun dan yang mengatur, dan sebagainya (Todaro, 2004).

Bagaimana Peran Institusi Keuangan Internasional?

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana peran institusi keuangan internasional atas economic freedom dan pertumbuhan ekonomi?

Chheng menyebutkan dalam artikelnya investasi merupakan salah satu faktor yang mendominasi pertumbuhan. Khusus untuk pertumbuhan negara-negara miskin dan berkembang, Chheng tidak menyinggung faktor pinjaman luar negeri sebagai salah satu faktor penentu untuk pertumbuhan bagi negara miskin dan berkembang, Pinjaman ini banyak sumbernya, yang populer adalah pinjaman lunak dan berjangka oleh lembaga-lembaga donor internasional, seperti IMF dan World Bank yang bisa dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Tetapi lewat pinjaman ini cenderung menjadikan negara-negara yang berhutang menjadi “terlena” dan ketergantungan atas pinjaman-pinjaman yang diberikan. Tidak bisa dipungkiri bahwa adanya keterlibatan IMF dan World Bank dalam kucuran dana pinjaman atau hibah bagi negara-negara lain, ternyata juga menjadi faktor atas kontribusinya kepada economic freedom. Banyak negara-negara miskin dan berkembang yang sebelumnya kurang atau menutup akses ekonomi terhadap privatisasi sekarang banyak yang membuka diri dan meliberalisasi perekonomiannya. Hal tersebut telah diteliti oleh Boockman dan Dreher (2000), mereka menginvestigasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh IMF dan World (International financial institutions) Bank dalam kontribusinya terhadap pengembangan economic freedom. Mereka melihat pengaruh yang sangat berarti oleh organisasi internasional, terutama lembaga pendonor/pemberi pinjaman terhadap pembangunan jangka panjang negara peminjam. IMF dan World Bank memiliki program-program jangka panjang yang sudah terukur dan terspesifikasi tujuannya untuk merubah pola dan perilaku (attitudes) negara-negara yang sedang berkembang. Peran dan nasehat organisasi internasional adalah mempengaruhi politik dan kebijakan (Killick, 1994), dan secara khusus IMF kontribusi pentingnya adalah dalam mereformasi dalam pendekatan-pendekatan kebijakan ekonomi (Fischer, 2001) dengan menerapkan pola-pola economic freedom. Dalam hal ini terdapat dampak secara langsung yang dirasakan negara penerima pinjaman ketika melaksanakan program-program yang telah disepakati. Hal ini karena negara peminjam hanya akan mendapat pinjaman dana jika menyetujui atas program-program yang ditawarkan oleh IMF atau World Bank. Secara luas, untuk mendukung pelaksanaan program-program dan kebijakan yang direkomendasikan IMF atau Worl Bank mereka juga mendatangkan para ahli (advice) untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktur ekonomi. Seperi yang dikatakan oleh Nelson (1990), banyak para ahli ekonomi dan pejabat di negara berkembang menjadi staff pendukung IMF, World Bank, atau regional bank sebagai bentuk transfer pengetahuan dan informasi baik oleh ahli ekonomi dan pejabat pemerintah kepada lembaga peminjam maupun sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program.

Secara politis, masuknya aktor internasional dalam sistem perekonomi dalam negeri telah dapat diasumsikan bahwa sistem perekenomian tersebut menganut sistem ekonomi terbuka, dan secara konseptual, sistem apapun yang dianut oleh suatu negara jika itu dapat meningkatkan kesejahteraan penduduknya maka itu sah-sah saja. Hal ini juga yang dirasakan oleh beberapa negara di dunia bahwa dampak IMF dan World Bank dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia juga dirasakan positif dan signifikan, hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurlia Listiani (LIPI),  bahwa pinjaman luar negeri di Indonesia pada tahun observasi tahun 1978-2004 berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Utang luar negeri tersebut dapat memberi kontribusi atas pertumbuhan ekonomi suatu negara untuk diivestasikan di bidang infrastruktur dan pengembangan sarana publik. Dengan demikian, akan terjadi efek multiplier pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Negara-negara berkembang umumnya membutuhkan bantuan modal dalam mewujudkan perencanaan-perencanaan pembangunannya, pinjaman ini di samping memberi efek positif ternyata juga berdampak negatif terhadap pertumbuhan. Dampak negatif ini sebagai akibat pergeseran peranan utang luar negeri yang awalnya hanya sebagai pelengkap dan sementara menjadi sebagai sumber utama dalam pembiayaan pembangunan. Keadaan tersebut berakibat pada tingginya tingkat akumulasi stok utang yang dimiliki banyak negara berkembang dan akan membuat beban cicilan pokok dan bunga akan semakin berat untuk dibayarkan. Sehingga akan menyebabkan negara peminjam utang akan menjadi ketergantungan atas peran lembaga internasional ini. Sehingga alih-alih dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, justru bantuan tersebut dapat menciptakan masyarakat miskin yang baru.

Kesimpulan

Dalam pertumbuhan ekonomi, selain faktor economic freedom dan investasi yang disampaikan Chengg terdapat faktor-faktor yang lain, seperti yang dikatakan Todaro (2004) terdapat faktor pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja, serta kemajuan teknologi, dan akumulasi modal. Di samping itu, bagi negara berkembang yang membutuhkan modal untuk pembangunan, selain investasi terdapat faktor pinjaman atau utang luar negeri terhadap dukungan program-program pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan sarana publik dan lain sebagainya. Sehingga terdapat peran institusi keuangan global dalam peningkatan pertumbuhan ini. Tetapi tidak dapat dipungkiri, peran institusi keuangan global ini juga yang mendorong banyak negara berkembang mereformasi struktur ekonominya dengan menerapkan asas economic freedom atau liberalisasi ekonomi.

Bagi negara berkembang, yang menjadi catatan penting adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang umum terjadi, seperti kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, pemenuhan standar minimum di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan kecukupan pangan bagi seluruh penduduk, serta keutuhan dan kesatuan sebagai negara bangsa (nation state). Hal ini disebabkan terdapat 8 faktor perbedaan yang diungkap Todaro antara apa yang dimiliki oleh negara berkembang dan negara maju pada saat menuju era pertumbuhan ekonomi, dan terdapat variasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan perbaikan taraf kehidupan masyarakat miskin. Artinya pertumbuhan ekonomi tidak selalu signifikan terhadap penyelesaian masalah ketimpangan dan kemiskinan. Hal ini sangai berkaitan dengan faktor-faktor nonekonomi dan karakter pertumbuhan ekonomi pada masing-masing negara.

 

References:

Boockmann, Bernhard and Alex Dreher. 2000. The Contribution of the IMF and the World Bank to Economic Freedom. Centre for European Economic Research. Germany.

Fischer, S. (2001), Address in Moscow, IMF Survey, Vol. 30, 14, July 16, 2001, 237-239.

Karlsson, Stefan. 2005. A Lefist View of the Economic Freedom Index. http://archive.mises.org/3461/a-leftist-view-of-the-economic-freedom-index/

Kaur, Simrit. ND. Economic Freedom and Larger Freedoms and State Intervention. Faculty of Management Studies, University of Delhi, India.

Killick, T. (1994), “Adjustment and Economic Growth”, in: J. M. Boughton; K. S. Lateef (eds.), Fifty Years after Bretton Woods – The Future of the IMF and the World Bank,International Monetary Fund and World Bank Group, Washington DC.

Listiani, Nurliani. Pengaruh Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jurnal P2E-LIPI hal. 283-292.

Nelson, J. (1990), “Conclusions”, in: J. Nelson (ed.), Economic Crisis and Public Choice: The Politics of Adjustment in Less Developed Countries, Princeton University Press.

Ognivtsev, Victor. 2005. Economic Liberalization as a Driving Force of Globalization: Experiences of countries in North and Central Asia. UNCTAD.

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, edisi kedelapan. Jakarta: Erlangga.

http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Chile

 

Maling Tidak Lagi Malu

Apa yang bisa dilihat dari hasil potret wartawan The Jakarta Post di samping?

Banyak literatur dan cerita-cerita kuno yang menceritakan korupnya kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, ya ada yang baik dan buruk, sama seperti sekarang, tapi muaranya adalah buruk atau baik yang akan mendominasi. Masih relevan dengan kondisi sekarang.

Indonesia sebagai negara makmur sentosa yang tertuang dalam setiap kitab kuno babakan seluruh cerita penjuru negeri tak ubah bagai sebuah negeri khayangan yang dikotori oleh cumbu rayu para dewa yang berlaku seperti syetan dan iblis. Dari pedagang asongan sampai pejabat tertinggi kita hampir punya perilaku yang sama standar budaya orang Indonesia pasca revolusi, bahkan sebelum mungkin, tidak tahu.

Jalaludin Rahmat menyebutnya bangsa Sovieticus, ketika hukum berlaku terbalik dan pandang bulu melihat interval atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Maling uang negara senilai 1 triliun lebih ringan hukumannya jika dibandingkan dengan maling 1 lusin piring. Ini adalah fenomena terbaru dan sudah tidak asing lagi dalam praktik kenegaraan kita, yaitu ketika para koruptor tidak lagi malu tampil di depan umum dan berlagak tanpa beban seakan-akan tidak merasa bersalah atas tindakannya merugikan lebih dari 200 juta penduduk Indonesia dan tampil bak seorang selebriti seketika melejit atas pemberitaan-pemberitaan oleh media.

iseng @dwitamaputra

 

Mie Instan

by putradwitama

Ada yang belum pernah mencoba mie instan? Anda?! Tidak mungkin. Saya yakin, meski tidak harus melakukan penelitian hampir seluruh masyarakat Indonesia paling tidak pernah mencicipi bagaimana rasanya mie instan, atau ada yang ketagihan sampai mengalahkan tren nasi sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia pada umumnya. Mie Instan ini dikonsumsi hampir seluruh lapis masyarakat, dari kecil sampai besar, muda sampai tua, laki-laki perempuan, miskin dan kaya, sampai pelosok ke perkotaan. Bahkan ada keyakinan bahwa mahasiswa yang tidak memakan mie instan patut dipertanyakan status kemahasiswaanya🙂. Banyak cerita yang bisa diungkapkan melalaui semangkok mie instan, baik mengenai sejarah awalnya ternyata mie instan telah menjadi populer dan tetap bertahan sampai sekarang lewat berbagai macam modifikasi atau kombinasi dengan makanan yang lain. Di Indonesia sendiri, mie instan sendiri berkembang dengan pesat dan massif menembus selera dan ternyata dapat diterima oleh lidah orang Indonesia Banyak referensi mengenai informasi yang bisa dibaca mengenai mie instan itu, mulai dari sejarah hingga isu lilin yang terkandung dalam bahan bakunya, silahkan coba searching saja di google. Terlepas dari berbagai efek negatifnya, menurutku mie instan itu menghangatkan. Menghangatkan perut dan suasana.😀

 

 

Macet dan Manfaat

Source: detiknews.com

Jakarta, sarapan paginya selain lontong sayur, ketoprak, bubur ayam, nasi kuning, nasi ulam, nasi uduk dan nasi-nasi lainnya adalah macet. Kenapa saya bilang sarapan pagi, bagi saya macet ini berbentuk, berasa dan tersaji (khususnya) di pagi hari sama seperti hal sarapan lainnya. Tapi ada perbedaan antara macet sebagai sarapan dengan sarapan yang lain, kalau sarapan yang lain bisa dipilih sesuai selera tentunya dinikmati dengan senang hati. Berbeda halnya dengan macet, ini sajian yang mau tidak mau harus di “konsumsi” di Jakarta, enak ga enak mesti dihabisin!🙂

Betul, Jakarta adalah kota ter-crowded di Indonesia, selain Surabaya, Bandung, Makassar dan Medan. Dan tentunya karena statusnya sebagai “Orang Tua Tunggal” (baca; Ibu) Kota di Indonesia menuntut Jakarta menjadi tempat bergantungnya kota-kota yang lain di Indonesia. Saya heran, kenapa di sebut dengan sebutan Ibu Kota, Bapak Kotanya mana? Bukankah Bapak yang lebih bertanggung jawab dari pada Ibu?😀 Ini konsep Orang Tua tunggal yang dijalankan oleh Indonesia, seluruh tetek bengek urusan dan kebutuhan bergantung dan terpusat di kota ini. Tapi, sudahlah saya tidak akan membicarakan hal ini.

Rabu 15 Desember 2011, seperti biasa kurang dari jam 7 pagi saya sudah berangkat ke kantor dari rumah (sebetulnya rumah tumpangan, sih🙂 di Jagakarsa menuju Tebet Soepomo, sekitar Pancoran. Dan seperti biasa juga sarapan yang sudah tersaji mulai dari Lenteng Agung sampai Pancoran sudah siap untuk dilahap. Saya menggunakan sepeda motor, tidak akan terbayang jika menggunakan angkutan umum untuk menembus kemacetan ini. Seperti pengendara motor pada umumnya, saya juga menggunakan helm, jaket, masker dan sarung tangan, dan seperti pengendara motor pada ‘sebagiannya’, SIM saya mati alias belum diperpanjang😀 Seperti yang saya singgung di atas sajian kemacetan tidak bisa dihindari karena satu-satunya akses ke kantor hanya ini, bisa aja sih yang lain tapi muter-muter. Nah, karena macet kecepatan motor rata-rata hanya 35 km/jam dan porseneling pun cuma bergeser dari 1 ke 2, sesekali 3 ke 4 itu juga hanya sebentar dengan posisi tangan kiri tetap stand by pada kopling. Dengan kecepatan rata-rata segitu, saya suka memperhatikan hal-hal sekeliling mulai dari cara orang membawa motor, sepeda motornya, kondisi jalanan sampai hal-hal kecil seperti merk dan ukuran ban yang digunakan.

Source: lintasberita.com

Nah, khusus untuk hari ini, saya menemukan beberapa manfaat macet bagi orang-orang pengguna dan non-pengguna kendaraan bermotor, tentunya di jalur yang saya lewati. Pertama, saya bisa menghapal pengendara motor yang beriliweran di sekitar saya berikut motor yang digunakan, yang mencolok adalah pengendara motor yang selalu menggunakan jaket batik, sepeda motor merk Honda Kharisma dan tas ransel yang bertuliskan DPR-RI, mungkin nanti bisa berkenalan waktu berhenti bareng di lampu merah. Ini manfaat pertama, nambah kenalan, solidaritas sesama pengguna sepeda motor (*lebay!). Kedua, kondisi macet ternyata bisa dimanfaatkan untuk sarapan di atas motor, bukan hanya di mobil manfaat ini dirasakan sambil menyetir, ternyata dengan menggunakan sepeda motor juga bisa. Bagaimana caranya? Ya, bukan yang bawa sepeda motornya, tapi penumpangnya, tadi saya lihat di jalanan sekitar Stasiun Tanjung Barat seorang wanita paruh baya lahap menyantap sarapan sembari bermacet ria. Ketiga, di sekitar fly over TB Simatupang, anggota TNI berseragam lengkap menikmati kemacetan dengan tangan kiri tidak lepas memandang layar handphone-nya. Betul, ada waktu senggang selama macet, silahkan dimanfaatkan untuk berkomunikasi, tapi yang ini beda, sambil nyetir motor, jangan ditiru. Keempat, ada polisi cepek (baca; orang yang suka membantu kendaraan untuk belok atau putar arah) yang menawarkan jasa selama kemacetan berlangsung, ini sangat berguna bagi pengendara motor atau mobil yang akan berbelok dalam kondisi macet, terutama di perempatan-perempatan atau arah putar balik yang tidak dijaga oleh polisi “beneran” (polisi gocap :D). Sebenarnya macet atau tidak macet pun polisi cepek ini selalu ada nyaris di setiap arah putar balik kendaraan. Kondisi tadi pagi adalah polisi cepek mengambil alih peran di tempat crowded yang biasa dijaga dan diatur oleh polisi (sekitar Pasar Minggu), kemana polisinya?! Kelima, kondisi macet juga bisa buat cuci mata. lho! Haha. Silahkan interprestasikan sendiri. Keenam, arah Pancoran setelah Kalibata yang sering diberitakan di televisi, koran atau radio sebagai salah satu titik macet ternyata betul kemacetan juga bermanfaat bagi wartawan, reporter atau cameraman warta berita sebagai komoditas pemberitaan yang selalu menarik untuk kepentingan penyajian berita, tapi menurut saya cenderung stagnan dengan selalu menyajikan sisi negatif kemacetan. Nah, tepat di depan gedung Sucofindo tadi pagi hadir satu orang cameraman dan reporter salah satu stasiun televisi swasta meliput kondisi kemacetan di sekitar Pancoran, bagi saya kemacematen bermanfaat bagi mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dan deadline pemberitaan perusahaannya, ya hanya sebatas meliput. Padahal kalau lebih teliti daerah Pasar Minggu menuju Kalibata lebih parah macetnya jika dibandingkan dengan daerah sekitar Pancoran.

Nah, itu adalah sekelumit cerita tentang macet, sifatnya tidak umum dan subyektif di sekitar jalan yang sering saya lewati, saya berusaha mengambil nilai positifnya saja dari kegiatan observasi yang tidak sengaja dilakukan selama dalam perjalanan menuju kantor, tapi disayangkan tidak bisa diabadikan lewat foto.

@dwitamaputra