Economic Freedom, Pertumbuhan Ekonomi, dan Masalah Pembangunan*

Source: stopmanchesterairport

Source: stopmanchesterairport

*Tugas individu saya pada mata kuliah Perencanaan Dalam Pembangunan Ekonomi, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik FE-UI.

Tulisan ini merupakan critical review dari artikel hasil studi yang dilakukan oleh Kimlong Chheng (Kobe University, Rakkodai, Nada, Kobe, Japan) dengan judul How do economic freedom and investment affect economic growth?

Di dalam artikel hasil studi yang ditulis oleh Kimlong Chheng menerangkan bagaimana investasi modal (capital investment) dan kebebasan ekonomi (economic freedom) bersama-sama berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi seuatu negara. Chheng memaparkan bahwa dua variabel ini, yaitu investasi modal dan economic freedom adalah hal yang krusial harus dipenuhi oleh negara jika ingin ekonomi dapat tumbuh dengan maksimal dan efektif. Negara harus mengembangkan kebebasan dan ekonomi dan mendukung investasi kapital untuk mempercepat proses pertumbuhan. Hal tersebut merupakan kesimpulan atas regresi yang dilakukan Chheng atas variabel-variabel tersebut.

Sebelum mengomentari hasil penelitian Chengg, penulis ingin menyamakan persepsi mengenai apa itu economi freedom yang tidak dibahas di dalam artikelnya. Bahwa tidak dapat dipungkiri booming privatisasi dan kepemilikan pribadi atas kegiatan ekonomi menjadi tren dalam perkembangan ekonomi dunia. Seperti yang dikatakan oleh Victor Ognivtsev (2005), kebebasan ekonomi dapat digambarkan sebagai kebebasan untuk memiliki di dalam kegiatan ekonomi pada suatu tempat tertentu, kebebasan ini perlu dijamin melalui institusi dan kebijakan yang memperhatikan kepentingan orang banyak. Banyak Negara maju yang mengadopsi paham ini menjadi sistem perekonomian dan memang banyak bukti yang dapat kita lihat pertumbuhan melaju dengan pesat dan Chheng membuktikannya dengan riset korelasi antara liberalisasi ekonomi ini dengan laju pertumbuhan suatu Negara. Hasil regresi Chheng memang menunjukkan signifikansi economic freedom dan capital investment  dengan pertumbuhan perekonomian, tetapi Chheng tidak menyebut secara eksplisit 50 negara yang menjadi observasinya, apakah Negara maju atau Negara miskin atau Negara sedang berkembang (developing country).

Economic Freedom merupakan suatu bentuk paham dan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (Kaur, ND). Menurut dia tidak adanya pertumbuhan ekonomi di suatu Negara mengimplikasikan adanya keberlanjutan dari kemiskinan dan kesulitan dengan dukungan teori ekonomi Neoklasik yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi sebagai fungsi dari empat faktor, yaitu modal, tenaga kerja, human capital, dan teknologi. Economic Freedom mengartikan kebebasan untuk dalam produksi dan perdaganan tanpa campur tangan yang tidak semestinya dari Negara, termasuk dalam hal hak untuk memiliki, menggunakan atau tidak menggunakan properti, hak untuk keceparan dan ketepatan dalam penyelesaian sengketa dan penegakan kontrak, serta hak dalam perlindungan properti agar mendapat keamanan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. The Fraser Institute’s Economic Freedom (EFI) membuat indikator mengenai tingkat dari kebebasan ekonomi suatu Negara pada lima area, antara lain:

  1. Size of Government, yaitu ketika pengeluaran pemerintah meningkat relatif dibanding pengeluaran individu, rumah tangga, dan bisnis,  Pemerintah sebagai pengambil keputusan perannya berkurang dan tergantikan oleh pilihan pribadi (personal choice).
  2. Legal structure and security of poperty rights; hak atas kepemilikan properti dilindungi oleh hukum dan ini salah satu hal penting dalam kebebasan ekonomi.
  3. Access to sound money; Negara harus memiliki institusi yang mendukung kegiatan econimc freedom.
  4. Freedom to trade internationally; implikasinya adalah Negara harus menetepakan tarif yang rendah untuk kegiatan ekspor dan impor, perluasan sektor perdagangan, adminisitrasi bea cukai yang efisien, bebas konversi mata uang, dan kontrol yang sedikit atas kapital.
  5. Regulation of credit, labor and business; Negara memberi kemungkinan kepada pasar untuk menentukan harga dan tidak membuat peraturan yang menghambat kegiatan perdagangan dan meningkatkan biaya produksi atas produk.

Dengan kata lain, berdasarkan indikator di atas economic freedom dapat mendorong pasar bebas, yaitu cara yang diyakini para ekonom dewasa ini cara yang efektif dalam pertumbuhan ekonomi. Tetapi apakah cara ini berjalan efektif bagi negara-negara yang tergolong negara berkembang untuk menghilangkan masalah ekonomi, seperti kemiskinan dan ketimpangan dalam pembangunan (Todaro, 2004). Berikut adalah data yang diliris oleh Economic Freedom of the World 2010, data ini merupakan reputasi Negara dalam dunia ekonomi internasional yang diukur dengan menggunakan lima indikator di atas, antara lain 10 wilayah atau negara dengan peringkat tertinggi dalam economic freedom berdasarkan indeks EFW 2008:

  1. Hongkong, wilayah Negara China (skor 9,05)
  2. Singapura (8,7)
  3. Selandia Baru (8,27)
  4. Swiss (8,08)
  5. Chili (8,03)
  6. Amerika Serikat (7,96)
  7. Kanada (7,95)
  8. Australia (7,9)
  9. Mauritus (7,82)1
  10. Inggris (7,81)

Laporan itu menyebutkan, Hong Kong, Singapura, dan Chili merupakan wilayah maupun negara yang membuka peluang perdagangan cukup besar bagi investor asing. Kondisi itu berbeda dengan Myanmar dan Venezuela, yang masing-masing menempati peringkat 140 (skor 3,81) dan 138 (4,33). Kedua negara itu dinilai sangat tertutup terhadap perdagangan asing. Peringkat Myanmar dan Venezuela itu merupakan empat terendah bersama Zimbabwe (141 dengan skor 3,57) serta Angola (139 skor 3,89). Peringkat tertinggi kebebasan ekonomi di Hong Kong di antaranya tertopang keluwesan perdagangan internasional negara itu yang mencatat skor 9,55 (peringkat 1). Selain itu, regulasi yang diterapkan negara tersebut memberikan peluang kemudahan untuk akses kredit, masalah ketenagakerjaan, dan perdagangan. Skor untuk aspek regulasi di Hong Kong mencapai 8,78 dan menempati peringkat kedua. Regulasi yang cukup signifikan mendongkrak pertumbuhan kebebasan ekonomi di Hong Kong itu di antaranya terkait ketenagakerjaan (peringkat 2 dengan skor 9,31).

Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang Seperti Negara Maju?

Yang menjadi catatan pertama penulis adalah apakah pertumbuhan negara di negara maju bisa disamakan dengan negara yang sedang berkembang?

Hal ini tidak dibahas oleh Chheng dalam artikelnya, bahwa faktor dan syarat yang ditempuh tidak hanya membuka akses ekonomi, ada faktor tingkat pertumbuhan output dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingkat kenaikan produktivitas faktor total yang tinggi, tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi, tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi, peningkatan produksi dengan memasarkan produk ke luar negeri, dan keterbatasan dalam penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sekitar sepertiga bagian penduduk dunia (Kuznet dalam Todaro, 2004). Kuznet menekankan faktor-faktor tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Tinggi laju pertumbuhan output per kapita yang dicapai adalah hasil dari cepatnya kenaikan produktivitas tenaga kerja. Pendapatan per kapita yang tinggi juga cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi per kapita, yang selanjutnya menimbulkan insentif bagi perubahan struktur produksi. Bayangkan saja jika suatu negara hanya membuka akses pasar internasional dalam perdagangan dan investasi tanpa memperhatikan kemampuan bersaing dalam produksi dan struktural maka negara tersebut hanya menjadi sumber pasokan produk primer, sumber bahan baku, tenaga kerja yang murah, dan lokasi pemasaran yang sangat menguntungkan bagi produk-produk negara lain. Penetrasi ekonomi internasional ini akan dialami oleh negara berkembang jika tidak siap menerima arus kebebasan dalam kegiatan ekonomi, Kegiatan perambahan yang giat dilakukan oleh negara-negara maju kepada negara berkembang ternyata berpengaruh kepada terbukanya kemungkinan dominasi politik dan ekonomi oleh negara-negara maju terhadap negara miskin/sedang berkembang yang ditekan untuk menjalin “persahabatan” dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Hal ini juga diungkap oleh Kuznet bahwa dinamika dalam pertumbuhan ekonomi modern yang mendorong perluasan jangkauan ekonomi internasional mengakibatkan negara miskin dan berkembang terkena efek dari perluasan jangkauan internasional ini dan tidak berada dalam posisi yang menguntungkan, baik dari sisi kelembagaan, ideologi, maupun politik. Sehingga hanya akan menjadi korban dalam menghadapi berbagai kebijakan negara maju yang sengaja dibuat untuk mengeksploitasi secara ekonomi. Banyak perjanjian-perjanjian yang disepakati antar dua negara, seperti izin penambangan oleh Freeport yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru dulu sebagai gong terbukanya akses internasional terhadap Indonesia. Todaro menyebutkan terdapat 8 (delapan) perbedaaan negara-negara berkembang dengan yang dimiliki oleh negara-negara maju pada saat menuju era pertumbuhan ekonomi modern, antara lain:

  1. Perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas modal manusia.
  2. Perbedaan pendapatan per kapita dan tingkat GNP.
  3. Perbedaan iklim.
  4. Perbedaan jumlah penduduk, distribusi, serta laju pertumbuhannya.
  5. Peranan sejarah migrasi internasional.
  6. Perbedaan dalam memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional.
  7. Kemampuan melakukan penelitian dan pengambangan dalam bidang ilmiah dan teknologi dasar.
  8. Stabilitas dan fleksibilitas lembaga-lembaga politik dan sosial.

Kedelapan hal di atas adalah keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh negara miskin dan berkembang untuk dapat melaju dalam pertumbuhan ekonomi dan menjadi celah dalam permainan ekonomi global. Seperti yang dikatakan oleh John Miller, seorang ekonom “sayap kiri” dalam arikel Stefan Karlsson (2005) bahwa “Konsep liberitarian mengenai economic freedom adalah sebagai economic freedom for cooperation.” Kritik utama Miller adalah indeks yang digunakan dalam economic freedom tidak mendefenisikan ketaatan dalam prinsip-prinsip demokrasi, hal ini ditunjukkan oleh fakta dua negara yang dihitung berdasarkan indeks tersebut, yaitu Hongkong dan Singapura. Berdasarkan indeks ini, kedua negara tersebut diartikan sebagai negara yang demokrasi (defines democracy as a freedom), padahal kedua negara tersebut adalah “half-free”. Pada paragraph terakhir Miller menekankan bahwa korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan peringkat indeks economic freedom tidak berhubungan atau berhubungan negatif, karena terdapat negara yang tidak bebas memiliki kemungkinan tingkat rata-rata pertumbuhan yang tinggi. Seperti tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi seperi negara China, India dan Vietnam. Miller juga menyatakan lembaga penentu tingkat indeks economic freedom tersebut juga tidak mempertimbangkan tingkat relativitas economic freedom di China, India, Vietnam dan negara miskin yang lain. Dan Miller menyebutkan bahwa banyak faktor-faktor lain yang relevan.

Negara Chile berdasarkan data di atas merupakan negara dengan stigma positif dengan indeks economic freedom yang baik. Sesuai dengan kesimpulan yang dibuat oleh Chengg di dalam artikelnya bahwa semakin tinggi indeks economic freedom  suatu negara maka akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonominya. Chile merupakan negara berkembang dengan status dengan pendapatan menengah atas (World Bank) yang memiliki indeks pembangunan manusia, daya saing, pendapatan per kapita, globalisasi, economic freedom, dan persepsi korupsi yang rendah. Tetapi berdasarkan indeks Gini, Chile merupakan negara yang memiliki tingkat ketimpangan ekonomi yang tinggi. Ini adalah catatan bagi negara-negara berkembang, mengejar pertumbuhan ekonomi berdasarkan indikator makro tetapi bertolak belakang dengan pengentasan permasalahan yang ada, seperti kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, pemenuhan standar minimum di bidang pendidikan, kesehatan, perumahanm dan kecukupan pangan bagi seluruh penduduk, serta keutuhan dan kesatuan sebagai negara bangsa (nation state) (Todaro, 2004). Kondisi seperti ini yang dialami Chile, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan ekonomi. Pada tahun 2000, pemerataan distribusi pendapatan adalah 61.0 % total PDB terdistribusikan kepada 20% penduduk kaya di Chile, sedangkan penduduk miskin hanya menerima 3.3 % dari total PDB (Wikipedia.org). Menurut Todaro (2004) bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan tidak selalu positif atau negatif atau tidak adanya hubungan jelas yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Sebagai ilustrasi:

  • Negara dengan pertumbuhan yang tinggi bisa diikuti dengan perbaikan distribusi pendapatan;
  • Negara yang mengalamai pertumbuhan ekonomi yang cepat, tetapi hal tersebut disertai dengan semakin memburuknya kondisi distribusi pendapatan;
  • Laju pertumbuhan yang rendah bisa disertai memburuknya distribusi pendapatan;
  • Atau pertumbuhan ekonomi yang rendah, namun terdapat perbaikan kesejahteraan ekonomi penduduknya yang berpendapatan rendah.

Jadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga belum tentu bisa menjawab permasalahan yang ada di negara berkembang, seperti ketimpangan dan kemiskinan. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pertumbuhan ekonomi dalam mejawab permasalahan negara berkembang dalam perbaikan taraf kehidupan masyarakat miskin dipengaruhi oleh karakter pertumbuhan ekonomi (character of economic growth) pada masing-masing negara, yaitu bagaimana cara mencapainya, siapa yang berperan serta, sektor-sektor mana saja yang mendapat prioritas, lembaga-lembaga apa yang menyusun dan yang mengatur, dan sebagainya (Todaro, 2004).

Bagaimana Peran Institusi Keuangan Internasional?

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana peran institusi keuangan internasional atas economic freedom dan pertumbuhan ekonomi?

Chheng menyebutkan dalam artikelnya investasi merupakan salah satu faktor yang mendominasi pertumbuhan. Khusus untuk pertumbuhan negara-negara miskin dan berkembang, Chheng tidak menyinggung faktor pinjaman luar negeri sebagai salah satu faktor penentu untuk pertumbuhan bagi negara miskin dan berkembang, Pinjaman ini banyak sumbernya, yang populer adalah pinjaman lunak dan berjangka oleh lembaga-lembaga donor internasional, seperti IMF dan World Bank yang bisa dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Tetapi lewat pinjaman ini cenderung menjadikan negara-negara yang berhutang menjadi “terlena” dan ketergantungan atas pinjaman-pinjaman yang diberikan. Tidak bisa dipungkiri bahwa adanya keterlibatan IMF dan World Bank dalam kucuran dana pinjaman atau hibah bagi negara-negara lain, ternyata juga menjadi faktor atas kontribusinya kepada economic freedom. Banyak negara-negara miskin dan berkembang yang sebelumnya kurang atau menutup akses ekonomi terhadap privatisasi sekarang banyak yang membuka diri dan meliberalisasi perekonomiannya. Hal tersebut telah diteliti oleh Boockman dan Dreher (2000), mereka menginvestigasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh IMF dan World (International financial institutions) Bank dalam kontribusinya terhadap pengembangan economic freedom. Mereka melihat pengaruh yang sangat berarti oleh organisasi internasional, terutama lembaga pendonor/pemberi pinjaman terhadap pembangunan jangka panjang negara peminjam. IMF dan World Bank memiliki program-program jangka panjang yang sudah terukur dan terspesifikasi tujuannya untuk merubah pola dan perilaku (attitudes) negara-negara yang sedang berkembang. Peran dan nasehat organisasi internasional adalah mempengaruhi politik dan kebijakan (Killick, 1994), dan secara khusus IMF kontribusi pentingnya adalah dalam mereformasi dalam pendekatan-pendekatan kebijakan ekonomi (Fischer, 2001) dengan menerapkan pola-pola economic freedom. Dalam hal ini terdapat dampak secara langsung yang dirasakan negara penerima pinjaman ketika melaksanakan program-program yang telah disepakati. Hal ini karena negara peminjam hanya akan mendapat pinjaman dana jika menyetujui atas program-program yang ditawarkan oleh IMF atau World Bank. Secara luas, untuk mendukung pelaksanaan program-program dan kebijakan yang direkomendasikan IMF atau Worl Bank mereka juga mendatangkan para ahli (advice) untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktur ekonomi. Seperi yang dikatakan oleh Nelson (1990), banyak para ahli ekonomi dan pejabat di negara berkembang menjadi staff pendukung IMF, World Bank, atau regional bank sebagai bentuk transfer pengetahuan dan informasi baik oleh ahli ekonomi dan pejabat pemerintah kepada lembaga peminjam maupun sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program.

Secara politis, masuknya aktor internasional dalam sistem perekonomi dalam negeri telah dapat diasumsikan bahwa sistem perekenomian tersebut menganut sistem ekonomi terbuka, dan secara konseptual, sistem apapun yang dianut oleh suatu negara jika itu dapat meningkatkan kesejahteraan penduduknya maka itu sah-sah saja. Hal ini juga yang dirasakan oleh beberapa negara di dunia bahwa dampak IMF dan World Bank dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia juga dirasakan positif dan signifikan, hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurlia Listiani (LIPI),  bahwa pinjaman luar negeri di Indonesia pada tahun observasi tahun 1978-2004 berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Utang luar negeri tersebut dapat memberi kontribusi atas pertumbuhan ekonomi suatu negara untuk diivestasikan di bidang infrastruktur dan pengembangan sarana publik. Dengan demikian, akan terjadi efek multiplier pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Negara-negara berkembang umumnya membutuhkan bantuan modal dalam mewujudkan perencanaan-perencanaan pembangunannya, pinjaman ini di samping memberi efek positif ternyata juga berdampak negatif terhadap pertumbuhan. Dampak negatif ini sebagai akibat pergeseran peranan utang luar negeri yang awalnya hanya sebagai pelengkap dan sementara menjadi sebagai sumber utama dalam pembiayaan pembangunan. Keadaan tersebut berakibat pada tingginya tingkat akumulasi stok utang yang dimiliki banyak negara berkembang dan akan membuat beban cicilan pokok dan bunga akan semakin berat untuk dibayarkan. Sehingga akan menyebabkan negara peminjam utang akan menjadi ketergantungan atas peran lembaga internasional ini. Sehingga alih-alih dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, justru bantuan tersebut dapat menciptakan masyarakat miskin yang baru.

Kesimpulan

Dalam pertumbuhan ekonomi, selain faktor economic freedom dan investasi yang disampaikan Chengg terdapat faktor-faktor yang lain, seperti yang dikatakan Todaro (2004) terdapat faktor pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja, serta kemajuan teknologi, dan akumulasi modal. Di samping itu, bagi negara berkembang yang membutuhkan modal untuk pembangunan, selain investasi terdapat faktor pinjaman atau utang luar negeri terhadap dukungan program-program pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan sarana publik dan lain sebagainya. Sehingga terdapat peran institusi keuangan global dalam peningkatan pertumbuhan ini. Tetapi tidak dapat dipungkiri, peran institusi keuangan global ini juga yang mendorong banyak negara berkembang mereformasi struktur ekonominya dengan menerapkan asas economic freedom atau liberalisasi ekonomi.

Bagi negara berkembang, yang menjadi catatan penting adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang umum terjadi, seperti kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, pemenuhan standar minimum di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan kecukupan pangan bagi seluruh penduduk, serta keutuhan dan kesatuan sebagai negara bangsa (nation state). Hal ini disebabkan terdapat 8 faktor perbedaan yang diungkap Todaro antara apa yang dimiliki oleh negara berkembang dan negara maju pada saat menuju era pertumbuhan ekonomi, dan terdapat variasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan perbaikan taraf kehidupan masyarakat miskin. Artinya pertumbuhan ekonomi tidak selalu signifikan terhadap penyelesaian masalah ketimpangan dan kemiskinan. Hal ini sangai berkaitan dengan faktor-faktor nonekonomi dan karakter pertumbuhan ekonomi pada masing-masing negara.

 

References:

Boockmann, Bernhard and Alex Dreher. 2000. The Contribution of the IMF and the World Bank to Economic Freedom. Centre for European Economic Research. Germany.

Fischer, S. (2001), Address in Moscow, IMF Survey, Vol. 30, 14, July 16, 2001, 237-239.

Karlsson, Stefan. 2005. A Lefist View of the Economic Freedom Index. http://archive.mises.org/3461/a-leftist-view-of-the-economic-freedom-index/

Kaur, Simrit. ND. Economic Freedom and Larger Freedoms and State Intervention. Faculty of Management Studies, University of Delhi, India.

Killick, T. (1994), “Adjustment and Economic Growth”, in: J. M. Boughton; K. S. Lateef (eds.), Fifty Years after Bretton Woods – The Future of the IMF and the World Bank,International Monetary Fund and World Bank Group, Washington DC.

Listiani, Nurliani. Pengaruh Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jurnal P2E-LIPI hal. 283-292.

Nelson, J. (1990), “Conclusions”, in: J. Nelson (ed.), Economic Crisis and Public Choice: The Politics of Adjustment in Less Developed Countries, Princeton University Press.

Ognivtsev, Victor. 2005. Economic Liberalization as a Driving Force of Globalization: Experiences of countries in North and Central Asia. UNCTAD.

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, edisi kedelapan. Jakarta: Erlangga.

http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Chile

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s