Mereformasi Birokrat

Reformasi adalah kata serta istilah populer pasca kejadian 1998, kemudian menjadi sakral mengagenda selanjutnya untuk direalisasikan. Bagaimana pelaksanaannya? ini pertanyaan yang terngiang di telinga masyarakat awam. Salah satu agenda penting dari reformasi adalah Reformasi Birokrasi, kenapa penting, karena ini menyangkut isu KKN yang belum habis-habisnya, sesuai dengan TAP MPR No IV/MPR/1999 tentang GBHN yang menyebutkan perlunya “membersihkan penyelenggaraan Negara dari praktik KKN dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan fungsional serta pengawasan masyarakat, dan mengembangkan etika dan moral”, di samping agenda wajib yang lain, yaitu penataan kembali bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan birokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah (Bappenas, 2003).

Benar secara konseptual menurut Prasojo (2008) dalam reformasi birokrasi ada beberapa hal yang menjadi isu penting, antara lain (1) modernisasi manajemen kepegawaian (2) resturkturisasi (3) rekayasa proses administrasi pemerintahan (4) anggaran berbasis kinerja dan perencanaan yang partisipatif (5) dan hubungan-hubungan baru dalam pemerintahan dan masyarakat maupun swasta. Tentu kesemua hal tersebut menjadi indikasi dalam pencapaian kondisi pemerintahan ideal dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). TAP MPR tersebut menjadi visi dalam perbaikan praktik pemerintahan, terutama, dalam hal ini aparatur pemerintahan sebagai aktor utama dalam pelaksanaan pembangunan dan perubahan, sehingga mereformasi birokrasi (reformasi administrasi) adalah langkah awal dalam sukses pembangunan. Tapi pertanyaan besarnya, apakah bisa dan bagaimana mereformasi birokrasi dengan kondisi dan budaya yang terbentuk mapan selama pemerintahan Orde Baru?

Menurut saya, ada beberapa variabel penting yang mendominasi sukses atau tidaknya visi ini, yakni variabel budaya dan kebiasaan di dalam birokrasi atau di masyarakat itu sendiri, disamping variabel komitmen politik dari pemimpin, atau variabel kedua ini juga bisa terhubung dengan variabel pertama, budaya dan manusia politik Indonesia.

DNA Birokrasi

Penyakit birokrasi dan cenderung akut di Indonesia adalah sifat personal yang melekat; hubungan personal ini bisa terbangun antara sesama aparatur, masyarakat atau dengan swasta. Motifnya pun berbeda-beda, bisa materi dan/atau hubungan kekerabatan. Saya tidak tahu jelas apa pondasi yang membangunnya, ‘kebiasaan’ manusia Indonesia mungkin adalah penyumbang terbesar dalam membangun praktik birokrasi di Indonesia (baca: atropologi birokrasi), atau sehingga membangun pemikiran yang mendarah daging mengenai praktik birokrasi (baca; biologi birokrasi). Ini hanya sebatas asumsi dari rasa penasaran. Margaret Thatcher pernah membahas hal ini mengenai “Mengubah DNA Pemerintah” dalam rangka perbaikan birokrasi (David Osborne dan Peter Plastrik, 1997). Praktik KKN yang (terus) berlangsung sekarang adalah bukti nyata dari terbangunnya DNA birokrasi Indonesia, praktik-praktik yang tidak diterima etika dan moral (apalagi hukum) ini cenderung dimaklumi dan dibiasakan dalam keseharian, ambillah contoh perilaku pungutan dalam pembuatan Kartu Keluarga di Kelurahan, ongkos penerbitan izin pembangunan/penggunaan tanah, izin usaha industri, percaloan dalam rekrutmen PNS, hingga setoran sukarela ‘wajib’ oleh para pengusaha kepada pejabat-pejabat daerah maupun pusat. Selanjutnya DNA ini terpelihara dengan langgeng, terkaderkan lewat institusi sekolah praja (IPDN), sadar atau tidak sistem nepotisme dan hubungan-hubungan personal terbangun di institusi ini.

Kebiasaan-kebiasaan KKN ini yang dicoba untuk dihapus, atau diminimalkan. Sesuai dengan visi reformasi gelombang kedua pemerintahan SBY, yaitu salah satu area perubahan adalah pada organisasi dan tatalaksana, alur proses yang rentan dengan KKN. Untuk mendukung program tersebut, tersedia kebijakan anggaran berbasis kinerja yang menjadi motivasi para birokrat untuk memaksimalkan tugas dan fungsi, tentunya untuk menciptakan pelayanan publik yang prima. Salah satu instrumen dari isu tersebut adalah beban kerja yang ditanggung oleh birokrat, beban kerja dalam hal ini adalah jumlah jam kerja birokrat yang dihabiskan dalam rangka menjalankan tugas fungsinya. Jadi logikanya, semakin tinggi beban kerja seorang PNS akan semakin tinggi juga gaji yang diperoleh, bukan logika seperti ini yang dimaksud, melainkan beban kerja ini adalah dasar dalam penataan SDM dan organisasi yang kemudian dijadikan bahan menilai jabatan tersebut untuk menakar gaji dan tunjangan lain yang akan diperoleh sebagai penghargaan atas kinerjanya (remunerasi). Mengapa hal ini menjadi menarik, kita semua sepakat bahwa muara dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip akuntabilitas, responsif dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan (Prasojo, 2003). Tetapi bagaimana jika dibenturkan dengan permasalahan dan kondisi aparatur yang ada sekarang, pengaruh kebiasaan yang disinggung di atas telah berkolaborasi dengan masalah sumber daya aparatur yang belum memiliki kualifikasi seperti yang diharapkan, dari jumlah total PNS yang ada yaitu 4.637.999 (BKN, 2011) hanya sekitar 36,3 % yang berpendidikan tingkat Sarjana, yaitu 1.685.825, jika dibandingkan jumlah PNS berpendidikan bukan Sarjana sebanyak 2.952.174. Asumsinya adalah tingkat pendidikan ini akan berpengaruh kepada kinerja terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, terutama dalam hal inovasi dan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pekerjaan. Nah, bagaimana jika disandingkan juga dengan masalah tingkat kesejahteraan aparatur, baik dalam hal gaji, jaminan kesehatan dan hidup lainnya, apakah rendahnya tingkat kesejahteraan akan berpengaruh kepada kualitas pelayanan yang dihasilkan dan akan mendorong untuk melakukan tindakan KKN. Saya rasa juga ada asumsi yang lain, dalam hal ini, KKN bukan hanya hal pemenuhan kebutuhan yang serba kekurangan, melainkan sudah menjadi candu dan kebiasaan dalam praktik pemerintahan sekarang.

Jika dihubungakan beberapa faktor yang tersurat di atas, yaitu, kebiasaan/DNA birokrat, rendahnya tingkat pendidikan dan masalah kesejahteraan, kemudian pertanyaan yang timbul adalah apakah reformasi birokrasi itu benar-benar akan bisa terlaksana (secara proses) dan diterapkan dalam rangka good governance? Bukan skeptis, kesimpulan sementara saya adalah tidak. Saya bisa simpulkan ‘muara’ dari ‘program’ reformasi birokrasi adalah remunerasi. (Hanya) hal ini yang menjadi motivasi aparat untuk melakukan perbaikan yang diharapkan, bukan visi ideal jangka panjang mengenai pembaharuan sistem birokrasi Indonesia yang nanti akan berimplikasi kepada Sistem Politik dan Sistem Hukum Indonesia. Semangat kenaikan gaji ini adalah bukan semangat reformasi birokrasi. Kwik Kian Gie (2003) pernah mengatakan perbaikan watak etika dan moral birokrasi yang mengedapankan kepentingan umum dan kebutuhan masyarakat adalah hal wajib yang harus dilakukan, bukan menjadikan birokrasi sebagai lahan pemenuhan hasrat dan kekuasaan yang selama ini dipraktikkan. Ini menjadi tugas siapa, ya jika kita menyebutkan pemerintah harus bertanggung jawab dalam memutarbalikkan logika, moral dan etika para birokrat, sebetulnya pemerintah telah memiliki banyak lembaga yang kredibel dan ahli dalam hal seperti ini, sebut saja LAN (Lembaga Administrasi Negara) yang bertanggung jawab dalam pemberian pendidikan dan pelatihan PNS, BKN dengan fungsi dan perannya dalam perekrutan, pegaturan formasi birokrasi serta pembinaan kepegawaian, belum fungsi-fungsi yang lain dalam Badan-badan Diklat masing lembaga pemerintahan, semuanya memiliki fungsi yang sama untuk kepegawaian dan kebirokrasian. Lembaga-lembaga ini harus divitalisasikan fungsinya kembali untuk membentuk PNS yang benar-benar sesuai dengan keadaan ideal. Tetapi siapa yang paling berperan dalam hal ini, tidak lain adalah presiden sebagai pucuk pemegang keputusan tertinggi, keinginan yang tulus (political will), komitmen yang konsisten dan daya kepemimipinan yang kuat adalah senjata ampuh dalam percepatan dan efektifitas pelaksanaan reformasi birokrasi. Seperti yang kita ketahui Presiden mempunyai peran kunci dalam hal kebijaksanaan mengenai perencanaan pembinaan kepegawaian, khususnya dalam pengembangan etika dan moral (salah satu tusi BKN). Apakah politisi juga punya peran? Ada, kelompok ini yang mempunyai tugas besar dalam pemberian daya dorong terhadap komitmen pemerintah melalui parlemen, pendidikan KKN kepada masyarakat, serta pemisahan lingkaran politik dan ingkaran birokrasi yang selama ini menyatu dan tumpang tindih. Asas pemanfaatan dan kontrol kekuasaan terhadap birokrasi harus dihilangkan. Bagaimana dengan masyarakat? Kelompok ini juga memiliki peran dalam membangun kebiasaan terhadap praktik pelayanan publik sekarang, kebiasaan-kebiasaan sogok, menerabas birokrasi untuk memperoleh efisiensi , kualitas dan kepuasan dalam pelayanan juga pelan-pelan harus dihilangkan.

Artinya agenda reformasi birokrasi ini tidak menjadi peran sentral dari pemerintah, semua pihak harus turut mendukung, peran aktif masyarakat, kemauan dan komitmen (political will) dari pemerintah dan para politisi, serta daya kepemimpinan (leadership) yang besar dari presiden adalah penentunya, apakan ‘program’ ini dapat diaplikasikan atau tidak dengan konsekuensi semakin berantakannya tata administrasi pemerintahan Indonesia.

Oleh : Putra Dwitama

Dipublikasikan di Analisa http://www.golkarinstitute.org >> http://golkarinstitute.org/berita-52-mereformasi-birokrat.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s