Pengawasan Terhadap Penyelenggara Pemerintahan

Menurut Mockler, pengawasan dalam konteks manajemen pada dasarnya merupakan upaya yang sistematis untuk menentukan standar kinerja, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi aktual dengan standar yang ditentukan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur besarnya, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa seluruh sumberdaya organisasi digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Dari pemahaman atas definisi tersebut terlihat secara jelas tujuan dari pengawasan dan hakekat pengawasan sebagai sebuah proses yang terdiri atas tahapan kegiatan yang saling terkait. Dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku dalam penyelenggaraan pemerintahan ini adalah birokrasi yang bertindak sebagai mesin dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu pentingnya pengawasan terhadap birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dalam mewujudkan good governance dan clean governance. (G Goris Seran).

1. Obyek Pengawasan

Birokrasi Dinamis Sebagai Upaya Menciptakan Pemerintahan yang Baik (Goog Governance)

Salah satu ragam yang masih terngiang-ngiang di telinga kita antara lain Birokrasi Feodal. Birokrasi feodal merupakan fungsi etika feodal yang memaparkan bahwa derajat orang itu ditentukan oleh erat kerabat dan koneksitasnya pada kaum bangsawan setempat, dan bukan oleh kemahiran dan hasil prestasinya. Kondisi ini telah termodifikasikan secara alami, akhirnya mulai zaman Orde Baru menjadi KKN.

Faktor dominan yang menentukan/mempengaruhi evolusi birokrasi yaitu perimbangan antara hak dan kewajiban. Bukti kilas balik menyatakan bahwa kewajiban menempati rangking pertama dan utama bagi pegawai, yang tidak bisa ditawar lagi, sebagai hal yang wajib dilaksanakan. Hak hanya sebatas gaji dan cuti, itupun masih tergantung kondisi ekstern maupun intern.

Faktor peubah birokrasi antara lain dari upaya mewujudkan visi, misi, tugas, fungsi dan wewenang suatu lembaga. Bagi lembaga yang social oriented maka win-win solution sebagai ikhwal yang mendasari berbagai kebijakan.

Kenaikan gaji dan penyesuaian TKJ yang diterima oleh aparat birokrasi selama ini ternyata tak berpengaruh pada daya kerjanya. Lebih lanjut dapat disiratkan bahwa tidak tumbuhnya daya kerja aparatur birokrasi di Indonesia, salah satunya karena tidak ada diskresi. Diskresi secara teoretis merupakan suatu penyimpangan prosedur. Sisi positif diskresi apabila diterapkan pada konteks masyarakat yang dinamis akan sangat membantu untuk melakukan berbagai penyesuaian, sehingga pelayanan atau peraturan yang ada tetap mampu menjawab perubahan dan tuntutan masyarakat yang berkembang.

Dengan demikian birokrasi dinamis adalah birokrasi yang menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Penyesuaian ini tentunya diimbangi dengan pola kerjanya. Usahakan jangan mengulang sejarah pembentukan organisasi, yaitu setelah struktur organisasi selesai diputuskan barulah ditetapkan siapa yang akan mengisi kotak-kotak tersebut. Prosedur ini sangat lazim dan jamak dilakukan yang disebut sebagai pola strategi follows structure. Namun, dengan berat hati dapat disimpulkan bahwa strategi dikalahkan oleh organisasi yang disodorkan. Masalahnya, bagaimana mungkin tujuan dapat tercapai secara optimal. Artinya, memang birokrasi (diharapkan) disusun sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuannya yang optimal.

2. Subyek Pengawas

Sebelumnya ada baiknya kita pahami pengertian dari pengawasan, secara operasional pengawasan berarti kegiatan memantau operasional yang disesuaikan dengan perencanaan untuk dievaluasi untuk mencapai tujuan.

Dalam pengawasan birokrasi terdiri dari 2 bentuk pengawasan, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

1. Pengawasan Internal

Pengawasan internal merupakan proses pengawasan yang dilakukan oleh internal pemerintah, artinya pengawas jtidak terpisah dari instansi pemerintah hanya memiliki badan dan wewenang tersendiri dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan oleh birokrasi sebagai aparatur pemerintahan. Antara lain:

a. BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan)

Secara kontekstual BPKP merupakan badan ideal dalam proses pengawasan pemerintahan dalam hal ini birokrasi. Hal ini dikarenakan BPKP sendiri juga merupakan instansi pemerintah yang secara internal memahami anggaran pemerintah dalam penggunaannya untuk pembangunan dari perencanaan hingga pelaksanaan, terutama oleh birokrasi sebagai implementator terhadap kebijakan tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa fokusnya dalam pengawasan penggunaan anggaran pemerintah juga secara tidak langsung juga mengawasi birokrat sebagai pelaksana dalam kebijakan anggaran itu.

Auditor internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden hanyalah BPKP. Akan tetapi, UU tidak menegaskan pemberian kewenangan kepada Presiden, melalui auditor internal pemerintahan, untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara. Padahal, Presiden pada hakikatnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara itu kepada rakyat yang memilihnya.

b. MENPAN (Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara)

Sesuai yang dikatakan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dalam ICW, Gunawan Hadisoesilo menyatakan aparat pengawas internal wajib melaporkan apabila terjadi penyimpangan di dalam departemen. Dari hasil laporan tersebut pemimpin wajib menyikapi dengan melaporkan ke penegak hukum.

Sebagai instansi pemerintah, Menpan khususnya deputi bidang pengawasan dapat dikatakan juga bertindak sebagai pengawas internal. Tetapi sesuai yang dikatakan oleh Deputi Bidang Pengawasan, Menpan tidak bertindak langsung sebagai pengawas melainkan swbagai wadah atas tindak lanjut terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam setiap departemen. Untuk itu dibutuhkan keseriusan pemerintah dan BPKP dalam mengawasi dan menindaklanjutinya.

Kuncinya ini ada pada pimpinan. Menpan sudah membuat edaran bagi aparat pengawasan di pusat dan daerah soal laporan hasil pemeriksaan. Gunawan Hadisoesilo mengatakan, pimpinan yang tidak menindaklanjuti akan diberi sanksi.

2. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal merupakan proses pengawasan yang dilakukan oleh instansi/lembaga diluar pemerintah sebagai eksekutor kebijakan nasional dan daerah. Pengawasan eksternal terdiri atas:

a. BPK (Badan Pemeriksan Keuangan)

Sebagai lembaga negara yang mempunyai fungsi pokok sebagai pemerinksa keuangan negara dimana kompetensi dari BPK adalah dalam memeriksa pertanggungjawaban keuangan negara. Berarti BPK sendiri tidak langsung terlibat dalam pengawasan yang kita sepakati definisi operasional sebagai kegiatan memantau opersional yang disesuaikan dengan perancanaan untuk dievaluasi untuk mencapai tujuan.

BPK memiliki kewenangan untuk menolak memberikan pernyataan opini akuntan (disclaimer) jika laporan keuangan pemerintah dinilainya jeblok.

b. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Hasil temuan dari BPK sebagai auditor eksternal disampaikan ke DPR sebagai laporan hasil pemeriksaan. Berbekal laporan hasil pemeriksaan dari BPK, DPR juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Pengawasan DPR sendiri terhadap implementasi kebijakan ataupun anggran keuangan lebih bersifat politis dari pada pengawasan yang berbentuk professional. Artinya disini DPR menjalankan fungsi pengawasan jika kebijakan yang dimaksud tidak sesuai dengan kepentingan politik partai dan golongan yang ada di DPR. Tetapi diharapkan DPR dan pemerintah bekerja secara professional dalam pencapaian tujuan negara.

c. KPK (Komisi Pemeberantasan Korupsi)

Pembentukan KPK sendiri merupakan suatu bentuk keseriusan dalam menjawab banyaknya permasalahan korupsi di tubuh pemerintah. Febri Diansyah dalam Opini Bebas Indonesia mengatakan, Demi meminimalkan potensi korupsi, disusun undang-undang keterbukaan informasi publik (UU KIP). Disebutkan, keterbukaan informasi merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaran negara yang berhubungan dengan kepentingan umum (konsideran c, UU 14/2008). Sederhananya, melalui perangkat keterbukaan informasi, penyelenggaraan kepentingan umum harus dipastikan tidak menyimpang. Kemudian, unsur potensi kerugian negara. KPK bisa menggunakan kewenangan yang diatur pada pasal 12 UU KPK. Misalnya, meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka. Atau, menjadikan proses itu sebagai pintu masuk bagi BPK atau BPKP melakukan audit investigatif.

Jadi, disamping sebagai bentuk pintu masuk bagi BPK atau BPKP melakukan audit, KPK juga dapat dikatakan sebagai bentuk sanksi sosial terhadap pejabat maupun birokrat yang melukan penyimpangan. Karena jika telah diperiksa oleh KPK maka pejabat/birokrat tersebut telah diindikasikasikan telah melakukan tindakan korupsi yang diharapkan dijadikan cambuk bagi pejabat/birokrat yang lain untuk tidak melakukan tindakan yang sama yang dapat merugikan negara dan rakyat banyak.

d. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

LSM-LSM sosial politik yang mulai berkembang di Indonesia pasca reformasi terlahir akibat kritikan sosial dari masyarakat mengenai praktik pemerintah dalam bernegara. memiliki kuasa mengontrol sekaligus menjadi pelaku yang efektif dalam membentuk opini dan atau pandangan tandingan versus negara. LSM juga dapat menjadi batu sandungan bagi korporasi yang melakukan praktik pemerintah yang tidak etis, seperti tindakan penyalahgunaan wewenang hingga korupsi. Keberadaan LSM di Indonesia sendiri bersama dengan gerakan rakyat sekurang-kurangnya dapat menjadi pengontrol dan pengingat jikalau pemerintah dalam hal ini pejabat/birokrasi melakukan tindakan penyelewengan sehingga dapat berperan sebagai pembuka jalan bagi instansi/lembaga audit dan pengawas.

Kesimpulan

Dengan demikian diharapkan pengawasan internal pemerintah nantinya benar-benar dapat menjadi fungsi pengawasan yang baik di antaranya dapat;

1. Memberikan jaminan keyakinan terhadap publik melalui sebuah pemeriksaan yang dilakukan oleh sebuah lembaga pemeriksa atau auditor eksternal pemerintah dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana hasil pemeriksaannya akan diekspos secara umum untuk publik, bahwa sebuah instansi yang di dalamnya terdapat fungsi pengawasan yang dimaksud telah terhindar dari segala macam penyimpangan-penyimpangan di dalamnya serta dengan kata lain telah berjalan ataupun patuh sesuai aturan yang berlaku.

2. Memberikan konsultasi terhadap instansi yang bersangkutan sehingga dalam proses operasionalnya dapat mencegah terjadinya segala macam kesalahan atau error.

3. Memberikan nilai tambah terhadap instansi sehingga output sebuah instansi pemerintah tidak hanya dalam bentuk pelayanan terhadap publik atau pun kepuasan masyarakat secara umum namun juga dapat menjadi benchmarking ataupun contoh bagi instansi pemerintah negara lainnya.

4. Meningkatkan kinerja atas kegiatan operasional instansi yang bersangkutan.

Peran pengawasan eksternal juga tidak kalah pentingnya sebagai lembaga pengawas yang terlepas dari intervebsi dan pengaruh pemerintah yang nantinya diharapkan dapat menjadi pengontrol efektif dalam pelaksaanan kebijakan dalam pencapaian tujuan.

Rekomendasi

Pemerintah harus bisa menciptakan kondisi pemerintahan yang bersih dari semua tindakan penyelewengan jabatan oleh para birokrat yang berkedudukan sebagai implementator kebijakang, birokrat yang terlepas dari kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan tertentu. Sehingg birokrasi benar-benar menjadi aparat pemerintah yang melayani kepentingan masyarakat secara luas. Hal ini dibutuhkan adanya suatu bentuk pembenahan secara internal, yang lazim disebut dengan reformasi birokrasi. Namun hal ini sampai sekarang masih belum terwujud, dibutuhkan komitmen yang tinggi dari pemerintah uantuk melakukan pembenahan organisasi (modernisasi organisasi). Senada yang diutarakan oleh Max Webber, dengan adanya modenisasi organisasi ini diharapkan dapat menghilangkan patologi birokrasi yang sudah akut selama lebih dari 32 tahun.

Eksistensi lembaga-lembaga pengawasan eksternal mengindikasikan begitu bobroknya pemerintah yang ada, hal ini menunjukkan kekurangmampuan pengawasan internal dalam mengawasi keuangan dan pembangunan. Untuk itu pemerintah harus memperkuat lembaga pengawasan internal untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa serta dapat menjadi contoh bagi negara lain. Seperti yang diutarakan oleh Waskito Hadi, SE, Ak : Perubahan terhadap tata kelola dan birokrasi fungsi pengawasan internal pemerintah harus dilakukan sehingga menjadi handal dengan adanya kejelasan job deskripsi masing-masing dan melaksanakannya sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) masing-masing lembaga. Sehingga tidak ada kesan lagi sebuah instansi pemerintah merasa diperiksa berulang-ulang oleh banyak lembaga terkadang dengan substansi yang sama pula, baik oleh pemeriksa maupun pengawas juga melakukan pemeriksaan setelah segala kegiatan selesai dilaksanakan dan segalanya telah terjadi.

Hal ini bukan berarti mengkerdilkan peran pengawasan eksternal yang juga berperan sebagai check and balances serta sebagai pengontrol dan pengingat pemerintah.

One thought on “Pengawasan Terhadap Penyelenggara Pemerintahan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s