INKONSISTENSI BERBAGI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKTORAL TERHADAP UUPA

Awal berlakunya atupun asal muala diterbitkanya UUPA merupakan suatu niatan yang baik oleh para penggagas ataupun para penyusunnya. Dimana dengan berlakunya UUPA ini diharapkan menjadi peredam konflik-konflik agraria yang ada di Indonesia. Juga UUPA merupakan buah dari konversi peraturan agraria yang ada di Indonesia selama ini mengalami tarik-menarik kepentingan yaitu hukum adat dan hukum barat.

Adapun pemikiran awal atau falsafah yang mendasari terwujudnya UUPA ini yang masih relevan dengan keadaan sekarang ini yakni “Bumi, air, ruang dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dalam hal ini perlu digarisbawahi adalah:

1.Penggunaan sumber daya agraria secara bertanggung jawab agar adanya keseimbangan hubungan antar manusia dan manusia dengan lingkungannya.

2.Penggunaan sumber daya agraria tersebut digunakan untuk sebesar-besarnmya kemakmuran rakyat.

Artinya dari pemahaman di atas merupakan salah satu usaha perwujudan keadilan sosial yang memberi landasan kepada kita bahwa dalam penggunaan sumber daya agraria tersebut merupakan hak seti warga Indonesia dan peran negar di sini adalah sebagai wasit yang adil dalam mengatur keseimbangan antara berbagai kepentingan dalam perolehan dan pemanfaatan sumber daya agraria.

Dalam perkembangannya kemudian dan hingga sekarang sangat benyaknya sikap kebutuhan pragmatis akan kebutuhan untuk mengakomodasi kepentingan ekonomi yang bermula pada tahun 1970-an. Sehingga banyak sektor lain yang mengambil alih dan sama sekali telah meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditanamkan dalam UUPA. Contohnya, UU Pertambangan No. 11 Th 1967, UU Kehutanan No. 5 Th 1967 yang diperbaharui dengan UU No. 41 Th 1999, UU Pengairan No. 11 Th 1974 yang sedang direvisi dengan judul RUU tentang Sumber Daya Air.

UU sektoral yang berada dibawah UU induknya yang dalam hal ini adalah UUPA adalah suatu kelaziman dan keharusan mengikuti prinsip dan dasar yang terkandung di dalam UUPA. Adanya indikasi UU sektoral dan revisinya yang tidak sesuai dengan prinsip dan dasar dari penyusunan UUPA, misalkan di dalam RUU tentang Sumber Daya Air dapat dilihat:

1.Tidak dicantumkannya UUPA dalm konsiderans RUU

2.Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan hak guna air, hak guna pakai air, hak guna usaha air, dan pendayagunaan air, berada di luar konteks pengertian hak atas tanah menurut UUPA. Padahal Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (1) UUPA, telah memberikan batasan tentang hak atas tanah (termasuk kewenangan untuk menggunakan air, hak atas air, dan hak guna air.

Itu merupakan contoh kecil dari ketidakkonsistenan antar berbagai peraturan perundang-undangan sektoral terhadap UUPA. Sangat kompleks sekali bila kita telisik satu persatu baik itu UU tentang pertambangan, Migas, dan sebagainya. Dasar filosofi atas pembentukan UUPA agaknya dilupakn demi memenuhi kebutuhan pragmatis ekonomi kapitalistik seperti Freeport, cevron, sampai kepemilikan ladang sawit di Indonesia oleh orang Malaysia. Sebenarnya dimana letak dasar pemikiran “digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Dan mungkin dalm pelaksanaan UU sektoral ini tidak dilkukan sepenuhnya dengan rasa bertanggung jawa, artinya hanyauntuk pemenuhan kebutuhan pemilik modal semata sehingga keseimbangan hubungan antar manusia dan manusia dengan lingkunannya diabaikan dan akibatnya konflik dan bencana alam disana-sini.

A.P. Perlindungan seorang ahli hukum tanah dan hukum adat, menyimpulkan bahwa “hukum adat adalah jiwa dari UUPA 1960”. Namun jika kita melihat banyaknya konflik tanah ulayat yang ada selama ini menjadi pertanyaan besar bagi kita tentang prinsip hukum adat yang bagaimana yang dijalankan pemerintah khususnya pada masa orde baru. Contohnya konflik karena Peraturan Pemerintah Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hutan (PP-HPH) yang terjadi di Kecamatan Sandai (Ketapang), Kalimantan Barat, pada bulan Agustus 1994 dan di Desa Jelmu Sibak (Kalimantan Timur), sejak tahun 1994. Sehingga banyaknya pemenggalan-pemenggalan hak ulayat yang ada, karena sama-sama kita ketahui hukum adat itu tidak memiliki legalitas atas pengakuan tanah mereka dan itu menjadi senjata penguasa dalam mempolitisasinya dalam pegusahaan tanah dan pemungutan hutan. Dan bisa dikatakan di dalam UUPA sendiri tidak terasa semangat hukum adat yang dikatan A.P. Perlindungan tadi dan jika melihat beberapa pasal yang terdapat dalam UUPA terasa bahwa perwujudan jiwa UUPA yang mendua, rancu, dan mundur-maju, dikalahkan oleh kepentingan pengusaha besar yang mendatangkan banyak devisa bagi negara yang tidak punya aturan yang jelas ini.

Putra Dwitama.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s