Demokrasi dan Partai Politik

Demokrasi seakan-akan memaksa seluruh warga harus ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara, harus diakui adanya partisipasi merupakan ciri dari negara yang demokratis. Banyaknya kepentingan yang ada di masyarakat mencerminkan banyaknya tuntutan ataupun kebutuhan yang harus dipenuhi, pemenuhan kebutuhan ini tentu memerlukan peran negara yang sesuai dengan tujuan negara untuk mencapai kesejahteraan umum. Di dalam sistem politik Indonesia penyaluran kepentingan masyarakat luas berada pada tataran infrastruktur politik, di sanalah peran Partai Politik, LSM, Kelompok Kepentingan, dan kelompok penekan dalam mengaspirasikan kepentingan masyarakat luas. Peran partai politik sangat efektif dalam penyaluran kepentingan ini karena dalam suprastruktur sendiri (eksekutif dan/legislatif) merupakan orang-orang yang berasal dari partai politik sehingga dapat menghasikan sebuah kebijakan yangmengakomodasi kepentingan masyarakat luas tadi. Adalah agregasi kepentingan yang merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijakan pemerintahan. Di negara-negara demokratis, partai politik merumuskan program politik dan menyampaikan usul-usul pada bagian legislatif, dan calon-calon yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintahan mengadakan tawar-menawar dengan kelompok-kelompok kepentingan, dengan menawarkan pemenuhan kepentingan mereka kalau kelompok kepentingan itu mau mendukung calon tersebut.

Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan idologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam Pemilihan Umum, sedangkan cara yang digunakan partai tunggal dalam sistem politik totaliter berupa paksaan fisik dan psikologis oleh suatu diktatorial kelompok (komunis) maupun oleh diktatorial individu (fasis).

Eksistensi partai politik dapat diukur dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya itu dimana partai politik dapat menjalankan fungsinya dengan efektif agar dapat memberdayakan masayarakat dalam rangka penyaluran aspirasi dan kepentingan disamping memperoleh legitimasi kekuasaan dalam pemilihan umum.

–> Tinjauan dari fungsi partai politik yang dikemukakan oleh Prof. Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik.

1.Partai Politik Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Disebutkan bahwa partai politik sebagai sarana dalam menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Jika dikaitkan dengan tren partai politik sekarang dan kondisi masyarakat yang juga berorientasi kepada keuntungan memilih salah satu partai, penulis berpendapat bahwa partai politik sekarang telah menjalankan fungsi ini dengan efektif, indikatornya adalah semakin tumbuh dan berkembangnya partai politik dengan tujuan mengcover aspirasi masyarakat berdasar kebutuhan pragmatis partai dan masyarakat yang nantinya menjadi pendukung atau tidak menjadi pendukung dari partai politik tersebut. Idealnya seperti itu, hendaknya semakin banyak partai diharapkan semakin banyak pula aspirasi dan kepentingan masyarakat dapat terakomodasi yang nantinya menlurkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat luas. Praktik yang ada di Indonesia, semakin banyak partai semakin banyak pula kepentingan para elit partai, bukannya menyerap aspirasi yang ad di masyarakat tetapi malah menyerap kepentingan elit semata. Secara kuantitatif bisan dikatakan bertmabah nya jumlah partai politik mengindikasikan semakin banyaknya kehendak dan kepentingan masyarakat yang tidak tersalurkan oleh partai politik yang ada sebelumnya, dimana secara kuantitas partai politik memang terlihat terlahir dari greesroot atas kehendak dan kemauan masyarakat atas dasar penyaluran kepentingannya. Ironinya, seperti yang dijelaskan di atas kuantitas partai politik yang ada sekarang tidak menjamin kualitas parati politik tersebut dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif.

Paradigma politik sebagai profesi telah menggelapkan mata para politisi bahwa berpolitik bukan lagi untuk menyejahterkan masyarakat tetapi berpolitik untuk mnyejahterakan pribadi dan golongan. Sehingga dapat dikatakan kemunculan banyak partai politik dengan berbagai macam nama dan latar belakang, tidak memperhitungkan kualitas partai politik tersebut dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Pemain-pemain lama yang bercokol die lit partai-partai politik yang baru ini justru semakin kuat mengindikasikan bahwa pendirian parati politik hanya sebatas sebagai media untuk memperoleh kekuasaan pribadi dan golongan tanpa memperhatikan kehendak dan kepentingan masyarakat banyak dalam hal kebutuhan mendasar dalam pembentukan sebuah partai politik.

2Partai Politik Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Seperti yang kita ketahui Miriam Budiardjo menjelaskan, di dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Secara fungsional partai politik di Indonesia harus menjalankan fungsi ini dengan simultan. Eksistensi partai politik dapat ditunjukkan dari seberapa sering dan berkelanjutannya sosialisasi yang dilakukan partai politik terhadap masyarakat. Artinya peran partai politik sebagai agen sosialisasi dipertaruhkan disini, sejauh mana parati politik dapat membentuk karakter masyarakat terhadap wacana atau peristiwapolitik yang sedang berkembang. Hal yang paling kecil adlaah bagaimana partai politik dapat mensosialisasikan wacana-wacan politik tersebut melalui visi, misi, maupun platform partai politik tersebut.

Sosialisasi efektif dan silmultan yang dilakukan parati politik nantinya akan memberikan suatu pendidikan politik kepada masyarakat, parati politik dapat menjelaskan bagaiman pentingnya politik dalam kehidupan bernegara. Parati politik harus mampu menghdapkan kebaikan-kebaikan politik kepada masyarakat sehingga antipasti masayarakat Indonesia sekarang terhadapa politik terutama partai politik mulai berkurang. Parati politik dapat mensosialisasikan peran penting partai politik sebagai alat perjuangan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara intra-parlementer legal konstitusional, sehingga bentuk-bentuk perjuangan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tidak melalui partai politik atau ekstra-parlementer yang cenderung dengan pemaksaan kehendak dengan ending anarki dan kerusuhan dapat dikurangi. Sehingga dengan demikian partai politik yang berwibawa dan fungsional diharapkan muncul di Indonesia untuk menciptakan kondisi bernegara yang damai, stabilitas nasional terjamin yang nantinya akan berbuah kepada kemajuan demokrasi dan pembangunan fisik dan manusia Indonesia dapat terpenuhi.

3Partai Politik Sebagai Sarana Rekruitmen Politik

Fungsi partai politik sebagai political recruitment jelas telah dan masih berjalan, indikatornya adalah banyaknya partai politik baru yang bermunculan dan masih eksisnya partai politik yang secara historis telah ada dari dulu itu menunjukkan adanya proses rekruitmen politik yang dilakukan partai politik dalam rangka mengisi jabatan-jabatan politik.

Secara subsatansial pesta demokrasi yang dilaksanakan sekali dalam lima tahun itu adalah rotasi kekuasaan yang dilakukan dengan procedural dan kontitusional. Para pemegang kekuasaan tersebut merupakan orang-orang tang berasal dari partai politik yang ikut dalam kompetisi pemilihan umum itu. Tentunya pemegeng kekuasaan disini adalah sebagai perwakilan dari aspirasi dan kepentingan masyarakat. Dalam pengisian jabatan-jabatan politik tersebut, partai politik memainkan peran dengan signifikan, karena impact adalah kepada kredibilitas dan eksistensi parati politik tersebut. Dalam artian ketika partai politik salah dalam memilih dan menyeleksi para calon pengisi jabatan politik tersebut dalam mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat dampk yang terasa adalah semakin rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai politik tersebut. Sebagai contoh di Indonesia sekarang semakin banyaknya praktik KKN yang dilakukan oleh para politisi parati politik yang bertitle sebagai wakil rakyat semakin mengindikasikan keapatisan masyarakat kepada politik dan parati politik. Di sini lah peran sosialisasi dan paendidikan parati politik yang disebutkan pada poin di atas.

Dalam kaitannya rekuritmen politik, partai politik sebagai wadah dan media legal konstitusional dalam kekuasaan sejatinya harus mampu menyediakan dan menyiapkan kader-kader yang nantinya dapat berbuat dan bertindak demi kemajuan bangsa dan negara. Sehingga fungsi parati politik sebagai pemegang estafet kekuasaan dipertanyakan di sini, apakah tongkat estafet itu tepat diberikan kepada orangnya atau tidak. Sehingga kredibilitas dan kehidupan politik demokratis dapat terjaga. Rekruitmen politik menjadi sangat penting dalam hal dinamika politik yang ada dalam kaitannya rotasi kekuasaan dalam mengisi jabatan-jabatan politik dapat menekan terjadinya otoriterisme, diktatorisme, kebuntuan dan kemandekan dalam sistem politik tersebut.

Praktik yang ada di Indonesia, semua hal ini bagai jauh panggang dari api. Artinya pola kaderisasi yang tidak tuntas oleh parati politik kader atau bahkan parati politik yang mencomot orang-orang untuk dijadikan calon wakil rakyat dengan semata-mata meperhitungkan untung dan rugi bagi partai politik tersebut, bukan atas dasar rekomendasi dari masyarakat yang nanti akan diwakilnya. Sistem comot yang dilakukan banyak parati politik di Indonesia justru melahirkan para politisi busuk yang justru mengabaikan kepentingan masyarakat umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dengan modal sekian rupiah yang dibayarkan kepada parati politik dan konstituennya, seseorang dapat menjadi wakil rakyat dengan tidak perlu susah payah menjadi anggota partai dengan sistem pengkaderan yang ada. Jadi jangan heran banyak kasus korupsi yang melibatkan para wakil rakyat kita di senayan. Ironi sekali, duduk sebagai wakil rakyat justru memekan uang rakyat. Itulah sebabnya kenapa politik dijadikan profesi dan lahan bisnis dalam rangka meraup keuntungan dari pada politik sebagai alat perjuangan mesyejahterkan rakyat.

4 Partai Politik Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Fungsi terkhir yang disebutkan oleh Miriam Budiardjo mungkin secara empiris belum dipraktikkan oleh partai politik di Indonesia. Pada masa Orde Lama partai politik sedikit banyak menjalankan fungsi ini, ideologi sebagai dasar pembentukan partai mungkin dapat menjadi peredam perbedaan pendapat yang ada di masyarakat. Hakekatnya parati politik sebagai penyalur aspirasi masyarakat dapat memainkan perannya dalam mengatur dan memanage kepentingan yang ada, baik dari masyarakat maupun dari para elit parati politik itu sendiri. Artinya partai politik dapat mendeteksi potensi-potensi konflik yang akan muncul akan perbenturan kepentingan, baik masyarakt dengan masyarakat, masyarakat dengan elit partai, maupun antar elit partai. Karena kalu sudah berbicara kepentingan pasti berbicara kebutuhan, artinya setiap individu di dalam masyarakat, setiap individu dalam elit partai kadang kala bisa memiliki cara pandang yang berbeda atas kebutuhan itu.

Peran partai politik sebagai sarana pengatur konfli dipertaruhkan disini, bagaimana parati politik dapat memanage dan memanfaatkan potensi konflik yang ada menjadi energi tersebdiri dalam kemajuan partai politik, bangsa dan negara. Karena di dalam politik itu sendiri konflik bukan untuk dimusnahkan tetapi bagaimana konflik itu diatur yang nantinya dapat menjadi energi positif, karena dinamika politik sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kebuntuan dan kemandekan dalam sistem politik.

Tren partai politik Indonesia sekarang yang lebih berorientasi kepada program dan kekuasaan cenderung lebih menyulut perbedaan pendapat yang ada di masyarakat. Karena partai politik tidak lagi memperhatikan ideologi sebagai landasan perjuangan, sehingga orang yang sebenarnya mempunyai ideologi yang berbeda bergabung dalam partai politik yang sama atas dasar pencapaian program dan kekuasaan cenderung rentan akan berkonflik begitu juga yang ada di masyarakat sebagai gressroot pendukung. Atau justru partai politik yang memiliki ideologi yang tersebar atas dasar kepentingan dan program yang diajukan, sehingga banyak kita perhatikan partai politik baru yang muncul sekarang justru pecahan dari partai yang ada atau disebut partai tandingan. Seperti PMB (Partai Matahari Bangsa) pecah dari PAN, BARNAS (Barisan Nasional) pecah dari Demokrat, dan masih banyak contoh yang lainnya. Hal-hal seperti ini mengindikasikan kebelumampuan partai politik menjadi saran pengatur konflik, atau bisa dikatakn parati politik Indonesia tidak mampu menjadi sarana pengatur konflik atas dasar kepentingan sehingga banyak parati baru muncul akibat pecahan dari parati politik yang ada sebelumnya.

Dalam konteks demokrasi hal ini wajar terjadi, karena partai politik sendiri juga sebagai penyangga demokrasi. Jadi dalam konteks Indonesia semakin banyak parati politik apakah semakin maju demokrasi kita. Kita belum bisa menjawab hal ini karena demokrasi Indonesia juga sedang berada di dalam transisi menuju kedewasaan.Sehingga partai politik yang bermunculan juga belum maksimal memainkan fungsi dan peranannya.

Putra Dwitama.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s