MODERNISASI POLITIK=MASYARAKAT YANG PARTISIPATIF

Secara filosofis, kodrat manusia adalah essentia ut operatur, manusia adalah esensi yang ada dalam segenap aktivitasnya. Sementara itu, secara sosiologis, kodrat manusia selalu berada dalam suatu gerakan perubahan. Dalam hal ini, Thomas Hobes pernah mengemukakan suatu proposisi bahwa kehidupan yang bergerak itu bersifat abadi (vitamotus perpectus est), sedangkan Paschal dalam bahasa yang hampir sama mengatakan bahwa kodrat manusia itu berada dalam gerak dan perubahan, notre nature est dans le movement. Oleh karena itu, ‘pembangunan’ sebagai sebuah model perubahan memiliki relevansi sangat besar dengan kehidupan dan kodrat manusia itu sendiri.

Menurut Nisbet, pembangunan merupakan salah satu gagasan tertua dan terkuat dari semua gagasan Barat. Unsur utama perspektif ini menurutnya adalah metafora pertumbuhan, yaitu pertumbuhan yang terwujud dalam organisme. Sesuai dengan metafora ini, pembangunan dipahami sebagai suatu proses akumulatif terarah yang menghasilkan diferensiasi struktural dan peningkatan kompleksitas. Sementara itu, Bjorn Hettne menilai bahwa pembangunan merupakan konsep terbuka sehingga harus didefinisikan secara kontekstual. Seiring dengan semakin mendalamnya pemahaman kita tentang proses, maupun sejalan dengan munculnya persoalan baru yang perlu dipecahkan, maka pembangunan’ harus senantiasa didefinisikan kembali secara terus menerus. Proses dialektis dari paradigma pembangunan ini yang dilukiskan oleh Paul Streeten bahwa “pembangunan menghadirkan solusi untuk setiap masalah, tetapi juga sekaligus menghadirkan masalah untuk setiap solusi”.

Di dalam paradigma pembangunan politik yang menjadi salah satu wahana dalam paradigma pembangunan hal yang paling ditekankan adalah kita jangan terjebak dalam isu-isu pembangunan politik yang sempit melainkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih relevan mengenai peran politik ketika orang berusaha memperbaiki taraf hidup dan memanfaatkan sumber daya mereka. Artinya ketika orang berbicara politik seharusnya juga berbicara kesejahteraan. Seperti yang dikatakan Huntington salah satu dari tujuan pembangunan politik adalah tercapainya pembangunan ekonomi dengan pemerataan dan stabilitas nasional. Dalam pencapaiannya ini tentu sangat tidak mudah jika dilakukan oleh segelintir kelompok atau orang atau mungkin bisa dilakukan oleh sekelompok orang dalam artian kebijakan yang dikeluarkan elite. Dalam modernisasi politik sekarang ini peran aktif masyarakat dalam menentukan nasibnya sendiri sangat dibutuhkan jadi bisa dikatakan untuk mencapai ‘pencapaian’ tadi tidak hanya segelintir orang saja melainkan peran serta masyarakat itu sebagai subyek pembangunan itu. Pembangunan politik berkenaan dengan masalah partisipasi massa dan keterlibatan rakyat dalam kegiatan-kegiatan politik. Partisipasi mungkin berwujud mobilisasi demokrasi atau totaliter, tetapi yang penting adalah bahwa semua orang harus menjadi warga negara yang aktif. Salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan politik adalah kemampuan penting yang dimiliki dalam melestarikan sistem politik, dalamhal ini salh satunya adalah peran warga negara sendiri dalam mengelola dan memajukan sistem politik tersebut. Bisa dikatakan suatu kebiasaan yang sudah membudaya yang melekat dalam masyarakat mengenai keaktifan dan sumbangsihnya dalam mengelola sistem politik itu (baca:budaya politik). Budaya politik partisipatif adalah sebagai pembangunan politik. Seperti halnya budaya parokial dimana masyarakat tidak memiliki pengetahuan atas politik. Demikian hanlnya dengan budaya politik subjektif dimana masyarakat hanya sebatas mengenal atau mengetahui dengan kehidupan politik tanpa memiliki peran aktif atas kebijakan penguasa sehingga kurangnya kesadaran dan menjadi seorang yang apatis dalam kehidupan politik.

Peran serta masyarakat yang tinggi dalam kehidupan politik ini dikatakan partisipasi politik. Kegiatan masyarakat yang disebut partisipasi politik adalah perilaku politik lembaga dan para pejabat pemerintah yang bertanggung jawab membuat, melaksanakan dan menegakkan keputusan politik, perilaku politik masyarakat (individu/kelompok) yang berhak mempengaruhi lembaga dan pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan politik, karena menyangkut kehidupan masyarakat. Dalam perspektif politik, Huntington (1993:270), partisipasi politik masyarakat merupakan ciri khas modernisasi politik dalam pembangunan, kemajuan demokrasi dapat dilihat dari seberapa besar partisipasi politik masyarakat. (Tjokroamidjojo, 1991:113), pertama, partisipasi politik aktif masyarakat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan; kedua, keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.

Kegiatan masyarakat yang partisipatif ini tentu diharapkan tidak berserakan atau hanya sebatas ikut-ikutan saja. Apalagi seperti yang dikatakan Huntington sebagai ciri khas modernisasi politik hendaknya masyarakat semakin cerdas dalam menyikapi bentuk pasrtisipasi itu. Tindakan partisipasi itu hendaknya melembaga sebagai suatu wadah yang mempunyai peran dalam penentuan kebijakan penguasa. Seperti Kelompok Kepentingan, LSM, atau yang lebih modern lagi partai politik. Peran seperti sosialisasi politik, rekruitment politik, dan komunikasi politik bahkan pendidikan politik harus dilaksanakan dengan optimal dan maksimal untuk perubahan politik tadi.

Putra Dwitama.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s