Golongan Putih (Golput – red)

Istilah golongan putih (golput) muncul tahun 1970-an, mengacu pada sikap dan tindakan politik untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum (pemilu) Orde Baru (Orba) karena dinilai tidak demokratis. Golput adalah protes politik, merupakan refleksi ketidakpercayaanga terhadap partai politik dan pemerintah Orba yang menggunakan pemilu untuk melegitimasi rezim otoritarian. Karena itu, pemilu seperti dilakukan Orba harus ditolak, tidak jujur dan adil (jurdil).
Mengingat karakteristiknya seperti itu, golput muncul dari kelompok terpelajar dan merupakan bentuk kesadaran politik, bukan dari masyarakat umum.

Artinya secara hukum memang tidak ada satu kekuatan apa pun yang dapat menghalang-halangi seseorang untuk bersikap golput atau tidak menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian tidak ada justifikasi bahwa golput sebagai sikap yang bertentangan dengan undang-undang dan menghancurkan tatanan demokrasi di Indonesia.

Meskipun golput merupakan konsekuensi logis dari kebebasan masyarakat untuk memilih atau tidak memilih. Namun, yang menjadi persoalan adalah, tentu saja dengan semakin tingginya angka golput maka semakin rendah nilai legitimasi pemimpin yang dihasilkan. Oleh karena itu, untuk menghilangkan golput barangkali perlu dikaji lebih dalam kenapa sampai muncul orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya sebagai wujud dari hak kedaulatan yang ada pada dirinya.

Ramlan Surbakti mengatakan dalam bukunya Memahami Ilmu Politik, terdapat unit analisis yang bisa dipakai dalam mengkaji perilaku politik. Yaitu individu aktor politik, agregasi politik, dan tipologi politik. Kajian terhadap perilaku politik seringkali dijelaskan dari sudut psikologistik disamping pendekatan structural fungsional dan structural konflik. Berikut ini diuraikan sebuah model tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu actor politik yang merupakan kombinasi ketiga pendekatan tersebut. Menurut model ini terdapat empat factor yang mempengaruhi perilaku politik seorang actor politik.

Pertama, lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa. Sudah menjadi kesepakatan kita bersama bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah yang luas,dan memilik latar belakang budaya yang beragam disetiap daerah. Maka sistem demokrasi yang kita anut dan gunakan adalah suatu keniscayaan untuk mengakomodasi keberagaman itu. Dalam perkembangan demokrasi di negara mengalami suatu peningkatan yang cukup signifikan, hal ini dapat ditandai dengan tingginya partisipasi masyarakat yang dapat dsimbolkan dengan makin berjamurnya partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial politik di Indonesia. Artinya sistem demokrasi telah membuka keran partisipasi sebesar-besarnya bagi setiap warga negara berpartisipasi dan berperan dalam politik. Terutama telah dirasakan semenjak runtuhnya rezim Orde Baru yang memasung kekritisan warga negara. Partisipasi diartikan bukan hanya sekedar keikutsertaan warga negara dalam setiap warga negara, tetapi secara luas partisipasi adalah sebuah tindakan warga negara dalam menyikapi kondisi sosial politik dalam sebuah negara. Itulah hakekat dari demokrasi. Indonesia telah mengalami sebuah kemajuan dalam demokrasi, hal ini dapat dilihat tingginya tingkat kesadaran politik masyarakat dalam menyikapi kondisi sosial politik, terutama pemilu. Banyaknya fenomena golongan putih dan tingginya angka statistik golongan putih dalam setiap Pilkada di Indonesia menanandakan bahwa Demokrasi itu ada. Senada yang dikatakan oleh Arief Budiman, Guru Besar Kajian Indonesia Universitas Melbourne bahwa golput adalah sebuah kemajuan di dalam demokrasi Indonesia. Tidak ada yang bisa menyangkal, proses demokrasi sudah terjadi dengan damai di Indonesia. Benar ada banyak aktor “aneh-aneh” kembali muncul. Tetapi ini merupakan unsur tak terelakkan dalam sebuah demokrasi: aktor-aktor yang baik maupun buruk bisa muncul selama mereka masih berjuang dalam batas-batas hukum yang ada. Bahkan, aktor yang buruk kadang bisa memenangkan pemilu. Partai Nazi pimpinan Adolf Hitler mulai berkuasa dengan memenangkan pemilu secara demokratis.

Di Australia, misalnya, partai One Nation yang dipimpin Pauline Hanson tidak bisa dicegah kemunculannya oleh sistem pemilu Australia yang demokratis. Partai ini mempunyai agenda membatasi imigran Asia apabila berkuasa. Partai ini mendasarkan diri pada rasisme, tidak beda dengan prinsip partai Nazi-nya Hitler. Mayoritas orang Australia menentang rasisme. Akan tetapi, kehadiran partai rasis tidak bisa dicegah secara hukum. Apabila dicegah, berarti pembunuhan atas prinsip demokrasi itu sendiri.

Maka, dari sudut perjalanan negeri mewujudkan sistem politik yang demokratis, tidak bisa disangkal, kemajuan sudah terjadi. Namun, dalam mendapat materi aktor-aktor politik berkualitas, hasilnya tidak memuaskan. Sebabnya, kembalinya Indonesia ke jalur demokrasi berarti kedaulatan negara dikembalikan ke tangan rakyat melalui parpol-parpol. Parpol adalah lembaga yang akan berperan penting dalam percaturan politik.

Kedua, lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan. Dari lingkungan sosial politik langsung seorang aktor mengalami sosialisai dan internalisasi nilai dan norma masyarakat, termasuk nilai dan norma kehidupan bernegara, dan pengalam-pengalaman hidup pada umumnya. Lingkungan langsung ini dipengaruhi dengan lingkungan tak langsung. Artinya dalam fenomena golput, faktor pembentuk kepribadian partisipator yang menyebabkan warga negara menjadi golput harus diperhatikan baik itu keluarga, agama, sekolah, maupun kelompok pergaulan. Perkembangan demokrasi di Indonesia itu menyebabkan banyak melahirkan organisasi kemasyarakatan sosial politik, itu adalah konsekuensi dari negara demokrastis yaitu hak bagi setiap warga negara dalam menyuarakan aspirasi dan berserikat. Hal ini lah yang terjadi Indonesia sekarang, fenomena politik golput yang berkembang seakan-akan tidak merupakan sebuah fenomena politik semata, melainkan sudah melembaga sehingga bermunculan komunitas-komunitas masyarakat yang menyuarakan golput, tentunya dengan berbagai alasan. Secara demokrasi hal ini wajar-wajar saja berbeda jika ditinjau dari sudut pandang moral. Artinya bagai efek bola salju wacana golput telah berkembang dan seakan-akan memperoleh legitimasi langsung dari masyarakat luas bahwa golput itu dibolehkan apabila pemimpin politik yang diajukan di dalam Pemilu tidak sesuai dengan kehendak masyarakat, atau sebagai bentuk kekecewaan masyarakat, dan sebagainya.

Ketiga, struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Untuk memahami struktur kepribadian perlu diketahui terdapat tiga basis fungsional sikap, yaitu kepentingan, penyesuaian, diri, eksternalisasi dan pertahanan diri. Basis yang pertama merupakan sikap yang menjadi fungsi kepentingan. Artinya penilaian seseorang terhadap suatu obyek ditentukan oleh minat dan kebutuhan atas obyek tersebut. Seperti yang dikatakan Roby Muhamad bahwa sedikitnya ada tiga alasan orang menjadi golput, yaitu seseorang menjadi golput karena diluar kehendak (misalnya sakit, dsb), golput sebagai pernyataan politik yang mengisyaratkan ketidakpercayaan pada sistem yang ada, menganggap memilih bukan perilaku rasional karena tidak memberi keuntungan apa-apa bagi diri sendiri. Alasan ketiga ini adalah alasan yang berbau dengan kepentingan. Artinya orang menjadi golput atas pertimbangan kepentingan, sederhananya orang memilih dalam setiap pesta demokrasi didasarkan atas kepentingan pribadi, apakah suara diberikan itu akan mendatangkan keuntungan bagi dirinya pribadi atau tidak. Misalkan, dengan diiming-imingi sejumlah uang masyarakat disuruh menyumbangkan suaranya di dalam pemilu, secara kepentingan pribadi hal ini begitu adanya, memberikan dampak langsung dalam menyumbangkan suaranya, yaitu mendapatkan uang. Maka tingginya angka golput yang ada di Indonesia bisa dikatakan adanya stigma bahwa suara itu mahal sehingga harus ada timbale baliknya secara langsung. Dalam pemikiran rasional hal seperti sangatlah egois dan individualistis. Pemilu adalah kegiatan sosial jadi partisipasi dalam pemilu haruslah diangggap sebuah kepentingan sosial yang menyeluruh, bukanlah hanya semata-mata atas kepentingan dan keuntungan individu melainkan secara luas adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Keempat, faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti cuaca , keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran oranglain, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya. Artinya faktor-faktor yang bersifat teknis juga mempengaruhi orang ketika akan menyumbangkan suara ketika Pemilu, dalam artian faktor teknis akan menyebabkan orang golput atau bisa dikatakan sebenarnya orang itu bukan golput tetapi dikarenakan permasalahan yang berbbau situasi dan kondisi orang tersebut terpaksa harus golput dengan tidak menyumbangkan suaranya ketika Pemilu. Hal serupa diungkapkan oleh Saiful Mujani, Direktur LSI bahwa peningkatan partisipasi politik kita sekarang bukan meningkatnya kelompok golput atau kelompok yang teralienasi dari proses politik yang sedang berlangsung, tetapi kemampuan teknis dan administratif aparatur pelaksanaan pemilu, dalam hal ini KPU. Hal-hal yang berbau teknis dan administratif ketika Pemilu harusnya dapat dihindari agar tidak menghambat partisipasi masyarakat dalm keikutsertaannya dalam Pemilu karena kebanyakan permasalahan yang ada adalah pada masalah teknis dan adminstrtaif ini, sebagai contoh adalah banyaknya pemilih yang harusnya ikut memilih tidak terdaftar karena dalam pencacahan jumlah pemilih sendiri sangat membutuhkan waktu tidak seperti belakangan yang dilakukan dengan waktu yang relatif singkat. Kemudian jauhnya lokasi pencoblosan juga mempengaruhi tingkat partisipasi pemilu, terutama hal ini banyak terjadi di daerah pedalaman. Seperti yang dikatakan Saiful Mujani, biasanya jumlah golput akan membesar saat masyarakat menjadi semakin biasa dengan pemilu, dan ternyata pemilu tidak banyak menghasilkan perbaikan berarti bagi pemilih sendiri. Kemampuan evaluasi semacam ini akan meningkat seiring meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat. Klaim besarnya jumlah golput bagi masyarakat kita kini masih merupakan mitos dibandingkan dengan kenyataan.

Disamping itu juga ada faktor lingkungan sosial politik tak langsung yang akan mempengaruhi lingkungan sosial politik langsung (situasi) yaitu berupa sosialisasi, internalisasi, dan politisasi. Kemudian faktor sosial politik langsung ini akan mempengaruhi struktur kepribadian (sikap). Perilaku seorang aktor akan dipengaruhi secara langsung oleh salah satu dari kedua faktor yangmencakup struktur kepribadian atau sikapnya terhadap obyek kegiatan itu, dan situasi ketika kegiatan itu hendak dilakukan. Hubungan kedua faktor ini terhadap perilaku akan bersifat zero zum: apabila faktor sikap yang menonjol maka faktor situasi kurang mengedepankan, sebaliknya apabila situasi yang mengedepankan maka faktor sikap kuran menonjol. Begitu juga dengan wacana golput sekarang yang lagi marak-maraknya berkembang, golput sendiri merupakan sebuah sikap seorang aktor politik, yaitu masyarakat luas dalam sumbangan suaranya dalam pemilu. Sikap ini terbentuk umumnya sebagai bentuk pernyataan politik yang mengisyaratkan ketidakpercayaan terhadap sistem yang ada. Biasanya berisikan orang-orang terpelajar. Orang-orang ini bisa dikatakan telah memiliki suatu bentuk kepribadian atau sikap politik sebagai suatu bentuk kritikan terhadap sistem maupun kondisi politik yang ada. Sikap yang telah terbentuk itu realatif susah diubah oleh faktor lingkungan sosial tak langsung seperti sosialisasi, internalisasi, dan politisasi. Kecenderungan sikap ini hanya bisa diubah oleh kondisi sosial politik yang ada, yaitu adanya sistem politik yang berjalan dengan semestinya, dan tidak adanya bentuk kekecewaan masyarakat terhadap elit politik.

Berbeda ketika berhadapan dengan orang-orang yang bisa dikategorikan termasuk ke dalam golongan yang tidak/belum terpelajar. Artinya dalam meminimalisir golput dalam pemilu mendatang dibutuhkan tindakan sosialisasi yang intensif dari elit politik, baik yang ada di pemerintahan, kepengurusan partai politik, KPU maupun yang ada di lembaga perwakilan untuk menegaskan bahwa golput tidak boleh terjadi dalam setiap pesta demokrasi karena pentingnya pemilu sebagai media dalam pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa.

Putra Dwitama.

One thought on “Golongan Putih (Golput – red)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s